Karena itu, panggung Aang selama ini lebih dekat dengan persoalan pembangunan sehari-hari. Ia dikenal cukup vokal ketika membahas infrastruktur dan berbagai regulasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Tetapi ada satu modal lain yang mungkin lebih menarik untuk membaca peta Musda.Aang pernah menjadi Ketua Steering Committee Musda X Golkar Kabupaten Tasikmalaya pada 2021.
Artinya ia bukan orang baru dalam urusan Musda. Ia pernah berada di balik meja yang mengatur bagaimana sebuah Musda berjalan.
Baca Juga:Jejak Panjang Nandang Suryana!KADIN Kota Tasikmalaya! Kursi Belum Diperebutkan, Tapi Bayangannya Sudah Ada
Sekarang, kalau benar namanya masuk bursa, menarik melihat apakah ia akan tetap berada di belakang meja. Atau kali ini justru namanya yang berada di atas meja.
Arief dan Aang memiliki kesamaan. Sama-sama anggota DPRD. Sama-sama kader Golkar. Sama-sama memiliki basis suara.
Sama-sama mempunyai pengalaman organisasi. Tetapi gaya politiknya tidak persis sama.
Arief punya kekuatan pada jaringan organisasi dan Kosgoro. Aang memiliki pengalaman lebih dalam mengelola panggung internal Musda dan pengalaman sebagai pimpinan komisi.
Yang satu mempunyai akar organisasi. Yang satu mempunyai pengalaman mengelola mesin politik internal. Keduanya punya modal.
Tetapi Musda bukan kontes modal pribadi.Ada syarat. Ada dukungan. Ada pemilik suara. Ada struktur. Ada komunikasi DPD Jawa Barat.
Ada pula hal yang tidak pernah tertulis dalam proposal Musda: siapa yang dipercaya mampu membawa Golkar menang pada Pemilu berikutnya. Karena ketua partai bukan hadiah. Ia adalah pekerjaan.
Golkar Kabupaten Tasikmalaya sebenarnya berada pada posisi yang menarik. Tujuh kursi DPRD masih bertahan.
Baca Juga:NORMA NETIZEN!Belum Siap Eksekusi, Padahal Sistem dan CCTV Sudah Dibuat untuk Digitalisasi Pengelolaan Parkir di Kota Tasikm
Tetapi tidak ada kader yang menjadi bupati atau wakil bupati. Ini berarti pekerjaan ketua baru bukan sekadar menjaga tujuh kursi.
Kalau hanya menjaga, itu namanya pemeliharaan. Golkar tentu membutuhkan pertumbuhan. Delapan kursi. Sembilan. Atau lebih.
Dan kalau ingin mengusung sendiri calon kepala daerah suatu hari nanti, matematika politiknya harus lebih serius lagi.
Karena politik akhirnya selalu kembali kepada angka. Berapa kursi? Berapa suara? Berapa kecamatan? Berapa struktur? Berapa kader yang bekerja? Dan yang paling penting: berapa banyak pemilih yang masih percaya kepada Partai Golkar?