TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Secara mekanisme, digitalisasi pengelolaan parkir di Kota Tasikmalaya sudah dibangun sarana pendukungnya. Kendati demikian, pelaksanaan tidak siap membuat dukungan tersebut belum bisa dimanfaatkan.
Di tengah perdebatan mengenai kesiapan penerapan sistem parkir digital berbasis QRIS, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya menegaskan bahwa dukungan infrastruktur digital sebenarnya telah disiapkan.
Kepala Diskominfo Kota Tasikmalaya, Amran Saefullah, mengatakan pihaknya telah membangun sistem pendukung, termasuk pemasangan kamera pengawas (CCTV).
Baca Juga:Kalau Memang Ada, Gubernur Jabar KDM Minta BPN Pangandaran Membatalkan Sertifikat Harim Laut Pantai MadasariDigitalisasi Parkir Kota Tasikmalaya Baru Sebatas Mimpi, Vendor: Jangan Dipaksa Seragam
“Kami sudah membuat sistemnya, sudah memasang CCTV. Tinggal bagaimana sistem itu digunakan,” ujar Amran kepada Radar, Kamis (6/8/2026).
Ia menjelaskan, aplikasi yang telah dikembangkan tidak hanya ditujukan untuk mendukung pembayaran non-tunai, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengelolaan parkir secara menyeluruh.
Menurut Amran, dalam beberapa hari terakhir komunikasi kembali dilakukan antara Diskominfo dengan UPTD Parkir Dishub untuk melanjutkan implementasi sistem tersebut.
“Senin kemarin ada pertemuan lagi. Informasinya sistem itu akan mulai digunakan. Mudah-mudahan sekarang bisa berjalan,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini pengembangan sistem juga diarahkan menggunakan telepon pintar (smartphone). Langkah tersebut dipilih sebagai penyempurnaan setelah penggunaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dinilai menemui sejumlah kendala teknis, seperti gangguan pada printer thermal yang membutuhkan perawatan lebih rumit.
“Ke depan prosesnya direncanakan menggunakan HP. Dulu memakai mesin EDC, tetapi ada kendala pada printer thermal sehingga sekarang diarahkan menggunakan perangkat yang lebih praktis,” jelas Amran.
Sebelumnya, perwakilan vendor parkir, Nanang Nurjamil, menilai penerapan digitalisasi parkir secara penuh masih belum tepat dilakukan. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia, kondisi lapangan, hingga kebiasaan masyarakat perlu menjadi pertimbangan sebelum sistem diberlakukan secara menyeluruh.
Baca Juga:Polemik Harim Laut Pantai Madasari Pangandaran Masih Menggantung, Klaim Kepemilikan Belum Disertai SertifikatDigitalisasi Selalu Gagal, Dewan Sebut Masalah Dishub Bukan Hanya Urusan Karcis Parkir Saja
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Kepler Sianturi terus mendorong percepatan digitalisasi parkir berbasis QRIS atau barcode agar seluruh transaksi tercatat secara elektronik sehingga potensi kebocoran retribusi dapat ditekan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih transparan.
Perdebatan pun kini bukan lagi sekadar soal tersedia atau tidaknya teknologi. Infrastruktur digital disebut telah tersedia, tetapi implementasi di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah.