TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID–Menumpuknya permasalahan dalam pengelolaan parkir dinilai bisa diminimalisir ketika Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya mampu menerapkan digitalisasi. Kendati demikian, inovasi modern yang beberapa kali diterapkan selalu gagal dan kembali pada pola lama.
Saat ini pengelolaan parkir memiliki banyak kendala yang berdampak pada pelayanan serta pendapatan. Dari mulai urusan karcis, kebocoran parkir, pelayanan sampai dengan retribusi yang belum pernah mencapai target.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi. yang menilai Dinas Perhubungan (Dishub) tak kunjung memperbarui sistem pengelolaan parkir supaya lebih modern. Di era serba digital ini, pengelolaan parkir masih stagnan menerapkan pola manual.
Baca Juga:Dishub Kota Tasikmalaya Edarkan Karcis Parkir Kedaluarsa, Cetakan Tahun 2025 Digunakan di 2026Soal Klaim Kepemilikan Sempadan Pantai di Madasari, Bupati Pangandaran Akan Cek Asal-usul Sertifikat
Menurutnya, karcis manual tidak akan bisa menyelesaikan masalah pengelolaan parkir di Kota Tasikmalaya. Pemerintah daerah dinilai harus segera beralih ke sistem digital berbasis perbankan.
Ia mengusulkan setiap juru parkir memiliki identitas berupa barcode atau QRIS yang terhubung dengan rekening pembayaran sehingga seluruh transaksi parkir dapat direkap otomatis setiap bulan oleh bank.
“Nanti setiap jukir punya barcode. Pembayaran langsung masuk dan setiap bulan bisa dicetak datanya oleh perbankan. Jadi kelihatan penerimaannya dan lebih terkontrol,” tutur Kepler.
Menurut dia, digitalisasi akan mempersempit ruang manipulasi karena seluruh transaksi tercatat secara elektronik. Sistem itu juga memudahkan evaluasi kinerja juru parkir maupun pihak ketiga yang mengelola parkir.
“Potensi kebocoran pasti lebih minim karena semua tercatat. Bukan lagi berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan fakta transaksi,” tegasnya.
Beberapa waktu sebelumnya, Dishub sempat melakukan uji coba penerapan parkir dengan menggunakan pembayaran nontunai dengan QRIS. Namun hal itu tidak berjalan lebih lanjut dan pada akhirnya kembali ke pola manual.
Kepler menilai alasan keterbatasan sumber daya manusia dalam menerapkan teknologi sudah tidak relevan. Sebab, ribuan pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya telah lebih dahulu memanfaatkan QRIS dalam transaksi sehari-hari.
Baca Juga:Rencana Portal Jalan di Tasikmalaya Selatan Dinilai Tak Adil, Paguyuban Pengusaha Minta Dikaji UlangKurang Bernyali Benahi Parkir, Dishub Kota Tasikmalaya Wajib Tegas dan Transparan
“Kalau UMKM saja bisa menggunakan QRIS, kenapa parkir tidak bisa? Tinggal kemauan dan pengawasan saja,” katanya.
Ia justri menyoroti lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan parkir yang selama ini dinilai tidak berjalan konsisten. Berbagai uji coba digitalisasi parkir sebelumnya dinilai berhenti di tengah jalan tanpa evaluasi yang jelas.