TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID—Tuntasnya penataan Dadaha tampaknya masih menjadi pekerjaan yang berat untuk Pemkot Tasikmalaya. Jangankan melaksanakan pekerjaan, tim penataan sendiri saat ini tidak memiliki pimpinan yang mengkoordinir pekerjaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Di awal proses penataan, komando setiap OPD dikoordinir oleh Asda 3 H Asep Mp. Bahkan urusan wawancara pun, semua dinas menyebut satu pintu oleh dirinya sebagai Ketua Tim Penataan.
Selepas diangkatnya H Asep MP menjadi Dewan Pengawas (Dewas) RSUD dr Soekardjo pada 16 September 2026, Tim Penataan Dadaha tidak lagi memiliki pimpinan yang mengkoordinir. Penempatan PKL serta parkir yang direncanakan pun tidak berlanjut, alasannya anggaran yang sejak awal tidak tersedia.
Baca Juga:Kota Tasik, Se-Bercanda Ini!Hasil Evaluasi PCNU terhadap Wali Kota Tasikmalaya: Kita Teman yang Tak Selalu Mengangguk!
Hingga Senin 5 Oktober 2026, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi belum juga menunjuk ketua tim yang baru. Hal itu berdasarkan pengakuan dinas-dinas terkait yang menyebutkan bahwa ketua tim memang belum ada penunjukkan.
Kasatpol PP Yogi Subarkah menyebut penunjukkan ketua tim yang baru masih diproses. “Sedang dikonsep,” ucapnya.
Begitu juga Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan yang juga mengatakan hal serupa. “SK-nya belum turun katanya,” katanya.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra mengaku bahwa sejumlah OPD terkait pun menanyakan ketua tim penataan yang baru. Namun untuk urusan tersebut dirinya tidak bisa banyak memberikan jawaban. “Karena dari awal saya tidak ikut dilibatkan,” terangnya.
Tidak dilibatkannya dalam urusan Dadaha, Diky mengaku tidak mempersoalkannya karena itu merupakan hak dari wali kota. Kendati demikian, pihaknya pun akan bergerak jika memang dirinya diminta untuk terlibat. “Kalau saya kan baru bergerak kalau ada perintah,” katanya.
Terlepas dari itu, pihaknya meminta tim penataan tidak hanya diam meskipun secara struktur belum lengkap. Ketika memang ada langkah yang keliru, maka tinggal diperbaiki ketimbang hanya diam. “Lakukan pergerakan, apapun juga, kalau ada kesalahan coba benahi,” ujarnya.
Dia pun menyarankan agar tim penataan mampu menghilangkan ego dan membangun komunikasi yang baik dengan unsur-unsur terkait, bukan hanya internal pemerintah namun juga dengan para tokoh. Supaya bisa menyamakan persepsi, atau menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi. “Bentuk FGD (focus group discussion) yang tepat, supaya ada win-win solution,” ucapnya.(Rangga Jatnika)