Masyarakat digital tidak membaca dokumen RPJMD sebelum tidur. Mereka membuka TikTok. Instagram. YouTube.
Mereka melihat video satu menit. Lalu memutuskan, “Pemimpin ini bekerja.”
Benar atau tidak, itulah kenyataan komunikasi politik hari ini. Persepsi sering kali berlari lebih cepat daripada data.
Baca Juga:Prabowo, KDM, dan Politik Sandi Yudha (Part 1)Jalan Satset Karaoke!
Ilmu komunikasi politik menyebutnya sebagai perbedaan antara policy performance dan performed leadership. Yang pertama berbicara tentang kualitas kebijakan. Yang kedua berbicara tentang bagaimana kepemimpinan itu dirasakan.
Seorang pemimpin bisa menghasilkan kebijakan yang sangat baik, tetapi gagal membuat rakyat merasa dekat.
Sebaliknya, ada pemimpin yang belum tentu memiliki kewenangan besar, tetapi mampu menghadirkan kesan bahwa ia selalu ada ketika masyarakat membutuhkan.
KDM tampaknya memahami hukum baru itu. Setiap kunjungan lapangan bukan sekadar inspeksi. Ia menjadi sebuah cerita.
Ada masalah. Ada warga. Ada dialog. Ada penyelesaian.
Lalu cerita itu menyebar ke jutaan layar ponsel. Politik berubah menjadi serial yang terus ditonton. Apakah itu pencitraan? Pertanyaan itu selalu muncul. Jawabannya justru lebih menarik.
Dalam politik modern, hampir semua tindakan yang disaksikan publik akan membentuk citra. Pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada pencitraan.
Melainkan, apakah citra itu lahir tanpa tindakan, atau tumbuh karena tindakan yang memang dilakukan. Sebab kamera hanya mampu merekam apa yang ada di depannya. Ia tidak bisa menciptakan kehadiran dari ruang yang kosong.
Baca Juga:Tiar N Karbala Membuka Jalan Kota Tasikmalaya!Paradoks Karaoke di Kota Tasik!
Di sinilah tantangan terbesar politik Indonesia ke depan. Bagaimana mengawinkan politik kekuasaan dengan politik kehadiran.
Kekuasaan tanpa kehadiran akan terasa jauh. Sebaliknya, kehadiran tanpa kekuasaan sering kali berhenti sebagai tontonan.
Yang satu memiliki kewenangan. Yang lain memiliki kedekatan. Idealnya, keduanya berjalan beriringan. Mungkin itulah yang sedang dibaca Prabowo.
Mungkin pula itu sebabnya ia memberi ruang kepada kader-kader yang mampu berbicara dalam bahasa rakyat.
Karena di era digital, legitimasi tidak hanya dibangun melalui keputusan di ruang rapat.
Tetapi juga melalui langkah kaki di jalan kampung. Dan sejarah politik selalu mengingat satu hal sederhana.
Rakyat mungkin lupa isi pidato seorang pemimpin. Tetapi mereka jarang lupa siapa yang datang ketika mereka sedang membutuhkan. (red)