Yayan mengatakan pemerintah desa telah berupaya membantu warga mencari jalan keluar. Bahkan sebelumnya sempat ada informasi bahwa status BPJS PBI dapat diaktifkan kembali melalui Dinas Sosial. Namun, menurutnya, pelaksanaan di lapangan tidak semudah yang disampaikan.
Ia mengaku hingga kini Pemerintah Desa Padawaras belum mampu menyelesaikan persoalan BPJS PBI warga yang tiba-tiba nonaktif tanpa sepengetahuan pemilik kartu, baik untuk peserta PBI pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut justru membebani masyarakat kurang mampu yang seharusnya menjadi sasaran bantuan pemerintah. Saat membutuhkan pelayanan kesehatan, warga justru harus mengeluarkan biaya tambahan agar kepesertaan kembali aktif.
Baca Juga:Deru Mesin Merawat Silaturahmi, Hamida Motor Community Indonesia Persiapkan Touring ke LampungLangkah Berani Asep Muslim: Tolak Baju Adat Baru, Dorong Efisiensi Anggaran DPRD Tasikmalaya
“Ujung-ujungnya ketika warga masuk rumah sakit, meskipun memiliki BPJS PBI tetapi kondisinya nonaktif, mereka terpaksa memilih jalur mandiri untuk mengaktifkan kembali BPJS tersebut. Mereka juga harus membayar denda selama BPJS PBI itu nonaktif,” katanya.
Yayan mempertanyakan dasar pengenaan tunggakan kepada masyarakat yang tidak mengetahui kapan maupun alasan status kepesertaan mereka dinonaktifkan.
Ia mengaku tidak habis pikir mengapa masyarakat tidak mampu yang hendak berobat atau menjalani perawatan justru diwajibkan membayar denda.
“Bukankah yang menonaktifkannya juga pihak BPJS, tetapi mengapa masyarakat miskin yang harus membayar dendanya? Jumlahnya pun variasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Desa Padawaras berharap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah konkret agar persoalan kepesertaan BPJS PBI yang nonaktif dapat diselesaikan tanpa membebani masyarakat miskin.
“Saya memohon pertolongan, harus bagaimana langkah yang wajib saya tempuh. Segala cara sudah kami upayakan, namun kemampuan kami sangat terbatas. Perlu adanya campur tangan dari Pak Bupati dan juga Pak Gubernur,” pungkasnya. (obi)