TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID–Belanja pemerintah daerah punya peranan besar dalam perputaran ekonomi di masyarakat. Semakin rendah realisasi penyerapan APBD, maka dampaknya membuat perputaran ekonomi mennjadi tersendat.
Pengamat anggaran, Nandang Suherman, menilai lambatnya penyerapan anggaran membuat efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian, terutama bagi pelaku UMKM, menjadi tidak maksimal.
Berdasarkan data realisasi APBD, hingga Agustus 2026 Pemerintah Kota Tasikmalaya baru merealisasikan Belanja Daerah sebesar Rp713,77 miliar atau 46,78 persen dari total anggaran tahun 2026.
Baca Juga:Vendor Akui Belum Mampu Fungsikan Karcis Parkir, Jukir di Kota Tasikmalaya Masih Harus DibinaPembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Kota Tasikmalaya Terkendala Aturan Lahan 1.000 Meter
Dari jumlah tersebut, Belanja Pegawai mencapai Rp496,12 miliar, Belanja Barang dan Jasa Rp171,58 miliar, Belanja Modal Rp24,08 miliar, serta Belanja Lainnya Rp21,98 miliar.
Pengamat anggaran, Nandang Suherman, meskipun porsi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak sebesar belanja lainnya, anggaran tersebut memiliki peran penting sebagai pemicu aktivitas ekonomi di masyarakat.
“Belanja pemerintah seharusnya menjadi trigger bagi perekonomian. Karena itu, penyerapan anggaran harus efektif dan dipercepat agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, dengan realisasi belanja daerah yang masih berada di kisaran 46 persen hingga Agustus, serapan anggaran Kota Tasikmalaya masih tertinggal. Idealnya, pada periode tersebut realisasi sudah berada di atas 60 persen.
“Lambatnya penyerapan anggaran akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi daerah. Perputaran uang menjadi lebih lambat, daya beli masyarakat tidak terdorong, dan pelaku usaha ikut merasakan dampaknya,” katanya.
Nandang menjelaskan, kelompok yang paling merasakan dampak dari rendahnya belanja pemerintah adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasalnya, banyak program pemberdayaan ekonomi dan belanja pemerintah yang menjadi sumber perputaran ekonomi lokal belum berjalan optimal.
“UMKM di Tasikmalaya membutuhkan dukungan pemerintah, baik melalui program pemberdayaan maupun belanja daerah. Jika serapan anggaran rendah, otomatis perputaran ekonomi di tingkat bawah juga ikut melambat,” jelasnya.
Baca Juga:Aturan Rombel SPMB Bikin Sekolah Swasta Gelisah, Kadisdik Kota Tasikmalaya Dorong Perbaikan KualitasPengemudi Masih Belajar, Mobil Seruduk Motor dan Tabrak Gapura di Indihiang Kota Tasikmalaya
Meski demikian, ia mengakui bahwa perekonomian Kota Tasikmalaya selama ini banyak ditopang oleh aktivitas masyarakat dan sektor perdagangan. Namun, pemerintah tetap memiliki peran penting sebagai regulator sekaligus pendorong iklim usaha.
“Pemerintah harus memastikan infrastruktur ekonomi berjalan baik, menekan praktik pungutan liar, memberikan kemudahan perizinan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jangan justru menambah beban bagi pelaku usaha,” tegasnya.