Ia juga menyoroti komposisi APBD Kota Tasikmalaya yang masih didominasi belanja pegawai. Kondisi tersebut menunjukkan anggaran lebih banyak digunakan untuk menopang birokrasi dibandingkan memperkuat pelayanan publik melalui pembangunan fisik dan investasi daerah.
“Saat ini porsi belanja pegawai masih sangat besar dibandingkan belanja modal. Artinya, APBD lebih banyak digunakan untuk penguatan birokrasi daripada mendorong pembangunan yang langsung berdampak kepada masyarakat,” katanya.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu, Nandang berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan belanja daerah, peningkatan dukungan kepada UMKM, serta penyediaan subsidi bagi pelaku usaha kecil.
Baca Juga:Vendor Akui Belum Mampu Fungsikan Karcis Parkir, Jukir di Kota Tasikmalaya Masih Harus DibinaPembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Kota Tasikmalaya Terkendala Aturan Lahan 1.000 Meter
“Subsidi untuk pengembangan usaha di Kota Tasikmalaya nilainya bahkan belum mencapai Rp1 miliar. Padahal, masyarakat membutuhkan stimulus agar bisa bertahan dan berkembang. Pemerintah harus hadir sebagai penggerak ekonomi, bukan hanya sebagai pengelola anggaran,” ujarnya.
Ia pun berharap kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Tamadhan mampu menghadirkan terobosan baru dalam pembangunan ekonomi.
Menurutnya, dengan latar belakang dan semangat kepemimpinan yang baru, sudah saatnya pemerintah menjadikan birokrasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
“Harapannya, pemerintah lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan mampu menggerakkan seluruh jajaran birokrasi untuk mendukung kebangkitan ekonomi Kota Tasikmalaya,” pungkasnya. (Ujang Nandar)