GARUT, RADARTASIK.ID – Pemkab Garut bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Komisi V DPR RI menggelar kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG). Kegiatan itu dilaksanakan di Kelurahan Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Selasa 28 Juli 2026.
Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi gempa bumi melalui edukasi, simulasi, dan penguatan sistem mitigasi bencana.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan, masyarakat perlu memahami potensi gempa bumi tanpa harus diliputi rasa panik.
Baca Juga:Dorong Jalan Pamegatan-Singajaya Garut Masuk Status Jalan ProvinsiKawasan Pasar Baru Garut Akan Direnovasi, PKL Dipindahkan Sementara
“Di masyarakat dipahamkan bahwa kita adalah salah satu daerah yang berpotensi menghadapi bencana gempa bumi. Ini dipahamkan, tetapi tidak usah panik berlebihan,” katanya.
Ia menyebut, pemerintah sudah menyiapkan Earthquake Early Warning System (EEWS) atau Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi.
Bupati menambahkan bahwa setiap bencana memiliki indikasi dan proses. Oleh karena itu, melalui Sekolah Lapang Gempabumi masyarakat dibekali keterampilan menghadapi situasi darurat.
Beberapa hal yang diberikan mulai dari teknik berlindung saat gempa, proses evakuasi, hingga menuju assembly point atau titik kumpul yang telah ditentukan.
Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan bentuk ikhtiar nyata dalam menghadapi potensi bencana. “Itu di samping tetap berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.
Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar menyampaikan bahwa Sekolah Lapang Gempabumi merupakan langkah konkret dalam memperluas edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
Pihaknya juga terus mendukung penyediaan peralatan pemantauan gempa bumi dan instalasi EEWS di wilayah-wilayah prioritas.
Baca Juga:Penerangan Jalan Umum Mati, Jalur RTA Prawira Adiningrat Tasikmalaya Dinilai Rawan KecelakaanSiap-Siap! Bakal Ada Mudik Gratis di Garut, Segini Kuota yang Tersedia
“Bencana itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Namun, dengan alat yang diupayakan oleh BMKG ini, potensi dampak risiko bencana bisa ditanggulangi sedikit presentasenya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung Suaidi Ahadi menjelaskan, keberhasilan mitigasi bencana membutuhkan kolaborasi antara BMKG dan pemerintah daerah.
BMKG berperan dalam mendeteksi dan menyampaikan informasi peringatan dini, sedangkan pemerintah daerah bersama BPBD bertugas menindaklanjuti informasi tersebut untuk melindungi masyarakat.
Selain memperoleh materi mengenai potensi sumber gempa di wilayah masing-masing, peserta juga mendapatkan edukasi penggunaan aplikasi InfoBMKG yang menyediakan informasi cuaca, gempa bumi, hingga potensi tsunami secara real-time.