TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Dalam politik, pasangan kepala daerah sering diuji bukan ketika kampanye. Ujian sebenarnya justru dimulai setelah pelantikan.
Ketika kursi sudah diduduki. Ketika kewenangan sudah dibagi. Ketika agenda mulai bertambah. Di situlah banyak pasangan kepala daerah mulai berubah.
Awalnya bersama. Kemudian berjalan sendiri-sendiri. Awalnya saling mendukung. Kemudian mulai saling menghitung siapa yang lebih sering muncul.
Baca Juga:MAN 1 Tasikmalaya Dorong Guru Lebih Adaptasi dengan TeknologiJangan Diajukan Terus, Pak Kadis… Realisasikan!
Tetapi cerita itu sejauh ini belum terlihat di Kabupaten Tasikmalaya. Pasangan H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al Ayubi justru menunjukkan pola yang berbeda.
Mereka seperti memahami satu rumus sederhana: Pemerintahan bukan panggung untuk mencari siapa yang paling bersinar. Tetapi tempat bekerja agar daerah menjadi lebih terang.
Sejak dilantik 4 Mei 2025, keduanya terlihat membangun pola komunikasi yang relatif harmonis. Cecep sebagai bupati mengambil peran sebagai pengarah utama pemerintahan.
Asep sebagai wakil bupati menjalankan fungsi pendampingan, koordinasi, dan penguatan program.
Tidak terlihat perebutan ruang. Tidak terlihat saling mengambil panggung. Tidak terlihat saling membandingkan siapa yang lebih berjasa.
Dalam politik, hal seperti ini sebenarnya bukan perkara kecil. Karena kekuasaan memiliki godaan yang besar.
Setiap kegiatan bisa menjadi ajang pencitraan. Setiap kunjungan bisa menjadi kesempatan menunjukkan pengaruh. Namun Cecep dan Asep seolah memilih jalan berbeda. Mereka memilih berbagi peran.
Baca Juga:Doktor Dadaha!Isyarat Budi Budiman!
Menariknya, keduanya justru sering saling menyebut. Saling mendukung. Saling memberikan ruang. Bukan hanya dalam forum resmi, tetapi juga dalam komunikasi publik.
Hal sederhana seperti itu memiliki makna besar. Karena publik sering membaca bahasa tubuh seorang pemimpin. Apakah mereka benar-benar bekerja sebagai pasangan. Atau hanya bersama ketika kamera menyala.
Dalam pemerintahan, bupati dan wakil bupati sebenarnya sudah memiliki pembagian tugas yang jelas.
Bupati adalah pemegang komando utama. Wakil bupati membantu bupati dalam menjalankan pemerintahan dan mengoordinasikan berbagai bidang.
Jika keduanya memahami posisi masing-masing, maka pemerintahan berjalan lebih tenang. Masalah muncul ketika keduanya ingin menjadi pusat.
Ketika wakil ingin menjadi bupati. Atau ketika bupati merasa wakil hanya sebagai pelengkap. Di situlah konflik biasanya dimulai.