TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ancaman defisit APBD Kota Tasikmalaya yang diproyeksikan mencapai Rp182 miliar mulai direspons dengan langkah politik anggaran yang lebih cair.
Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama Banggar DPRD memilih duduk satu meja dalam forum coffee morning untuk menyamakan persepsi, agar defisit tidak berubah menjadi “bola salju” yang menggelinding tanpa arah.
Pertemuan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin (13/7/2026), menghasilkan kesepahaman bahwa program-program pemerintah yang sebelumnya ditahan melalui surat edaran kini akan kembali dijalankan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
Baca Juga:Asam Nitrat hingga Senjata Disita dari Rumah Eks Napiter, Misteri Ledakan Dadaha Tasikmalaya Makin TerangMotif Ledakan Dadaha Tasikmalaya Terungkap, Polisi Pastikan Murni Perselisihan Pribadi Bukan Aksi Teror
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan menegaskan, pertemuan tersebut bukan sekadar ajang berkumpul antara eksekutif dan legislatif, melainkan forum diskusi untuk menyikapi kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan.
“Kita membangun kesepahaman mengenai peta fiskal Kota Tasikmalaya. Tantangannya luar biasa sehingga semangatnya juga harus luar biasa. Dari diskusi itu muncul berbagai solusi untuk menyikapi kondisi keuangan daerah,” ujarnya kepada Radar.
Menurut Viman, seluruh program pemerintah pada dasarnya penting. Namun, di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah harus menentukan prioritas berdasarkan dampak yang dirasakan masyarakat.
Ia menjelaskan, sebelumnya seluruh program sempat ditahan melalui surat edaran sebagai upaya menyelaraskan belanja daerah.
Setelah dilakukan pemetaan bersama DPRD, program yang dinilai paling prioritas akan kembali dilaksanakan.
“Semuanya memang prioritas, tetapi harus ada prinsip keadilan. Mana yang paling berdampak kepada masyarakat, itu yang didahulukan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, strategi mengurangi defisit APBD juga menjadi pembahasan utama.
Baca Juga:Literasi Keuangan Tasikmalaya Diperkuat, OJK Bidik 98 Ribu Warga Lewat Agen CAANGLedakan Gerobak di Dadaha Tasikmalaya Diduga Dipicu Emosi Eks Napiter
Pemerintah akan menggunakan prognosa realisasi pendapatan dan belanja selama enam bulan pertama sebagai dasar menentukan langkah pada sisa tahun anggaran.
Viman mengakui opsi pembiayaan melalui pinjaman memang tersedia. Namun, pinjaman tersebut bukan untuk menutup defisit operasional tahun berjalan.
Menurutnya, skema pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) hanya diperuntukkan bagi proyek infrastruktur yang memiliki manfaat jangka panjang dan harus direncanakan secara matang bersama DPRD.
“Pinjaman bukan untuk menutup defisit atau cash flow tahun berjalan. Kalau pun ada, harus untuk proyek yang berdampak, seperti infrastruktur dan peningkatan layanan dasar,” tegasnya.