Mengapa semua itu masih diperlakukan seperti dokumen rahasia negara? Padahal yang dipilih bukan kepala badan intelijen. Melainkan kepala dinas yang akan melayani masyarakat.
Kepala BKPSDM, Gungun Pahlagunara, beberapa waktu lalu memang menyatakan proses telah melalui mekanisme manajemen talenta.Jawabannya singkat. “Masih diproses, tunggu saja.”
Tidak ada yang salah. Memang keputusan akhir berada di tangan wali kota Tasikmalaya. Itu hak konstitusional kepala daerah.
Baca Juga:Kepemimpinan Baru MA PSM Pangandaran Sudah Ditetapkan, Siap Bersinergi dan Semakin MajuSetoran Ilegal Parkir Lebih Besar dari yang Resmi! Rekanan Keluhkan Soal Oknum
Publik juga memahami bahwa seorang wali kota berhak memilih “tim utama”-nya sendiri. Sama seperti pelatih sepak bola menentukan sebelas pemain inti. Tetapi sepak bola punya papan skor. Kalau kalah terus, publik tahu alasannya. Birokrasi tidak. Karena di birokrasi, papan skornya sering disembunyikan.
Akibatnya masyarakat sulit menilai apakah pilihan wali kota benar-benar menghasilkan kemenangan pelayanan publik atau hanya sekadar mengganti nomor punggung pemain.
Yang lebih menarik justru setelah pelantikan. Pengalaman menunjukkan, justru di situlah berita sering selesai. Padahal pekerjaan baru dimulai.
Sering kali seorang kepala dinas hanya ramai pada minggu pertama. Foto bersalaman. Foto menerima ucapan selamat. Foto rapat perdana. Foto meninjau lapangan. Lalu perlahan menghilang.
Bukan pindah. Tetapi tenggelam dalam rutinitas. Program tetap itu-itu saja. Inovasi tidak lahir. Pelayanan tidak berubah. Target tidak bergerak. Yang berbeda hanya tanda tangan di surat dinas.
Di era kepemimpinan Viman Alfarizi Ramadhan dan Diky Candra, publik tentu berharap lebih.
Bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan. Tetapi mengisi kekosongan gagasan. Karena jabatan kosong jauh lebih mudah diisi daripada organisasi yang kehilangan kreativitas.
Baca Juga:King Cobra Masuk Pemukiman di Pangandaran, Takluk di Tangan Petugas DamkarKas Daerah Bermasalah, Pencairan Hibah Jadi Susah, Organisasi Kena Getah
Kalau setelah enam bulan tidak ada perubahan pelayanan… Kalau setelah satu tahun indikator kinerja tetap datar…Kalau masyarakat masih mengeluhkan persoalan yang sama… Berarti yang berpindah hanyalah kursi. Bukan kualitas birokrasi.
Ironisnya, sebelum pelantikan seluruh ASN dijadwalkan mengikuti Jumat Bersih Indonesia ASRI. Semua diminta membawa alat kebersihan. Membersihkan kawasan Dadaha. Simbol yang bagus.
Tetapi mudah-mudahan yang dibersihkan bukan hanya daun-daun yang gugur. Melainkan juga debu-debu budaya birokrasi yang terlalu nyaman dengan ketertutupan.