TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Tasikmalaya mendorong Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Kota Tasikmalaya mengambil langkah nyata. Organisasi kepemudaan tersebut resmi membentuk Relawan Pendidikan Muhammadiyah (RPM) sebagai gerakan sosial yang fokus membantu anak-anak kembali memperoleh hak pendidikannya.
Pembentukan RPM dilakukan dalam forum konsolidasi kader Pemuda Muhammadiyah yang juga membahas implementasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
Selain itu, peserta turut mengulas kondisi terbaru ATS di Kota Tasikmalaya sebagai dasar penyusunan program kerja relawan.
Baca Juga:Vendor Akui Belum Mampu Fungsikan Karcis Parkir, Jukir di Kota Tasikmalaya Masih Harus DibinaPembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Kota Tasikmalaya Terkendala Aturan Lahan 1.000 Meter
Ketua Relawan Pendidikan Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Dykasakti Azhar Nytotama, mengatakan kehadiran RPM berangkat dari masih tingginya angka anak yang belum mengenyam pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya tahun 2023, Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang SD mencapai 98,72 persen dan SMP 97,02 persen. Namun,
partisipasi pendidikan untuk kelompok usia 16–18 tahun atau setara SMA baru mencapai 73,15 persen. Artinya, masih banyak remaja yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SMP.
“Kondisi tersebut semakin memprihatinkan pada kelompok usia 19–23 tahun. APS pendidikan tinggi tercatat hanya 25 persen, sehingga sekitar tiga dari empat pemuda di rentang usia tersebut tidak melanjutkan ke perguruan tinggi,” kata dia.
Menurut Dykasakti, persoalan ATS tidak bisa dipandang hanya sebagai angka statistik. Di balik data tersebut terdapat berbagai persoalan yang saling berkaitan, mulai dari keterbatasan ekonomi keluarga, akses menuju sekolah, hingga persoalan sosial dan administrasi.
“Banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah karena harus membantu ekonomi keluarga, biaya transportasi yang tinggi, pernikahan usia dini, tidak memiliki dokumen kependudukan, hingga mengalami perundungan atau belum tersedianya layanan pendidikan yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus,” ujarnya.
Ia menjelaskan, RPM akan menjalankan sejumlah program untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut. Di antaranya melalui penyaluran beasiswa pendidikan, membuka akses ke Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK), serta memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai alternatif bagi anak-anak yang sudah lama putus sekolah.