TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Besok pagi tiga kursi kosong akan terisi. Kursi Kepala Pelaksana BPBD. Kursi Kepala Dinas Sosial. Kursi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A).
Kalau tidak berubah, Jumat (10/7/2026) pagi, Gedung Creative Centre (GCC) Dadaha menjadi saksi pelantikan pejabat eselon II Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Dulu, setiap menjelang pelantikan kepala dinas, publik sibuk bermain tebak-tebakan.Siapa naik. Siapa turun. Siapa yang paling dekat. Siapa yang paling kuat. Kini suasananya berbeda.
Baca Juga:Kepemimpinan Baru MA PSM Pangandaran Sudah Ditetapkan, Siap Bersinergi dan Semakin MajuSetoran Ilegal Parkir Lebih Besar dari yang Resmi! Rekanan Keluhkan Soal Oknum
Orang-orang justru mulai kehilangan rasa penasaran. Bukan karena birokrasinya semakin transparan. Melainkan karena hasil akhirnya terasa terlalu mudah ditebak.
Yang berubah hanya nama. Polanya tetap sama. Ritualnya sama. Seremoninya sama.Pidatonya sama. Bahkan kalimat yang keluar hampir selalu identik.
“Pejabat yang dilantik agar bekerja profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat.” Kalimat itu begitu indah. Sayangnya, yang sering tidak ikut dilantik adalah hasil kerjanya.
Masalah terbesar birokrasi kita sesungguhnya bukan kekurangan pejabat. Tetapi kekurangan kejutan. Sudah terlalu lama pengisian jabatan menjadi peristiwa administratif.
Padahal masyarakat menunggu peristiwa perubahan. Yang diributkan sejak awal selalu siapa yang akan duduk. Padahal seharusnya yang diperdebatkan adalah siapa yang paling layak.
Siapa yang memiliki rekam jejak. Siapa yang berhasil memperbaiki unit kerja sebelumnya. Siapa yang mampu membawa inovasi. Siapa yang mampu menghemat anggaran. Siapa yang mampu meningkatkan pelayanan.
Bukan siapa yang paling sering disebut dalam lorong-lorong kantor. Karena birokrasi bukan perlombaan popularitas. Ia adalah perlombaan menghasilkan manfaat.
Baca Juga:King Cobra Masuk Pemukiman di Pangandaran, Takluk di Tangan Petugas DamkarKas Daerah Bermasalah, Pencairan Hibah Jadi Susah, Organisasi Kena Getah
Nama-nama memang sudah beredar. Ada Budi Martanova. Ada Boedi Santoso. Ada Ahmad Suparman. Ada Suryaningsih. Ada Nanang Suhara. Ada Hildat Darojat. Ada Iman Budiman. Ada Rahman. Ada Gatot Setyobudi.
Semuanya disebut masuk dalam skema manajemen talenta. Istilahnya modern. Terdengar canggih. Sayangnya, prosesnya masih terasa seperti kotak hitam. Publik hanya tahu hasil. Tidak pernah diajak memahami proses.
Padahal kalau memang menggunakan manajemen talenta, mengapa masyarakat tidak boleh mengetahui indikatornya? Apa ukuran keberhasilannya? Berapa nilai kompetensinya? Apa keunggulan masing-masing kandidat? Apa alasan seseorang dipilih sementara yang lain tidak?