CIAMIS, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan menyusul penetapan status siaga darurat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Status tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
Menindaklanjuti kebijakan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. BPBD juga mulai menyalurkan bantuan air bersih ke daerah yang mengalami krisis air.
Permintaan bantuan pertama datang dari Dusun Panamun, Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari, pada Kamis (2/7/2026). Sebanyak 140 kepala keluarga (429 jiwa) di RT 26-27/RW 7 terdampak kekurangan air bersih sehingga BPBD mengirim satu tangki berkapasitas 5.000 liter.
Baca Juga:Perkuat Mitigasi Risiko Proyek, PT Askrindo dan Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Jalin Kerja SamaPangdam III/Siliwangi Beri Pengarahan kepada 2.211 Personel Satuan TP Tahap IV
Permohonan bantuan kembali diterima dari Desa Cibadak, Kecamatan Banjarsari, pada Rabu (8/7/2026). Sebanyak 171 kepala keluarga atau 513 jiwa terdampak kekeringan dan menerima bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ciamis, Yusmara Fitra, mengatakan dampak musim kemarau mulai dirasakan di sejumlah wilayah.
“Kemudian baru ada informasi sumur mulai kering, Desa Ciparay Kecamatan Cidolog dan Desa Patakaharja Kecamatan Rancah. Akan belum meminta bantuan air bersih ke BPBD Kabupaten Ciamis,” katanya kepada Radar, Kamis (9/7/2026).
Menurut Yusmara, kebutuhan distribusi air bersih pada musim kemarau tahun ini belum dapat diprediksi. Namun, pengalaman saat kekeringan ekstrem 2023 menjadi acuan.
“Sementara musim kekeringan sekarang untuk permintaan kebutuhan air bersih belum bisa prediksi. Kalau mengacu ke bencana kekeringan ekstrim pernah terjadi di tahun 2023 bisa mengirim 2 juta liter,” ujarnya.
BPBD mengimbau pemerintah desa dan kelurahan segera mengajukan permohonan bantuan apabila wilayahnya mengalami kesulitan air bersih. Namun, lokasi penerima diminta menyiapkan tempat penampungan seperti toren atau kolam agar distribusi air lebih efektif.
“Pendistribusian penyaluran air bisa membuat kolam atau toren sehingga dapat dipusatkan di satu lokasi. Semua itu dalam mempercepat dan mempermudah dalam penyaluran,” katanya.
Baca Juga:DPRD Jabar Dukung Bandara Husein Beroperasi, Tapi BIJB Kertajati Harus Tetap OptimalBanggar DPRD Jabar Targetkan Pembahasan Ranperda P2APBD 2025 Rampung Tepat Waktu
Selain penyaluran bantuan, BPBD mengajak masyarakat menghemat penggunaan air serta menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia selama musim kemarau.