DPRD Jabar Dukung Bandara Husein Beroperasi, Tapi BIJB Kertajati Harus Tetap Optimal

DPRD Jabar
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara saat diwawancara media. (Humas DPRD Jabar)
0 Komentar

BANDUNG, RADARTASIK.ID – DPRD Jawa Barat mendukung rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung untuk kembali melayani penerbangan komersial. Namun, kebijakan tersebut diharapkan tidak mengorbankan keberlangsungan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka yang telah dibangun dengan investasi besar.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengatakan, pemerintah perlu memastikan kedua bandara dapat beroperasi secara optimal sehingga investasi yang telah dikeluarkan untuk pembangunan BIJB Kertajati tidak menjadi sia-sia.

“Kami menyambut baik Bandara Husein Sastranegara kembali melayani penerbangan komersial. Meski demikian, pemerintah juga harus memastikan BIJB Kertajati tetap optimal agar investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, di Kota Bandung, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:Banggar DPRD Jabar Targetkan Pembahasan Ranperda P2APBD 2025 Rampung Tepat WaktuGelorakan Olahraga Tradisional, Disparpora Bangkitkan Minat Generasi Muda Kabupaten Tasikmalaya

Menurut Iswara, BIJB Kertajati merupakan proyek strategis yang telah diperjuangkan sejak 2012, mulai dari proses pembebasan lahan hingga pembangunan infrastruktur pendukung. Bandara tersebut diproyeksikan menjadi bandara internasional utama di Jawa Barat sekaligus mendukung penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016.

Namun, target tersebut tidak tercapai karena pembangunan BIJB Kertajati dan Jalan Tol Cisumdawu belum rampung sesuai jadwal, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal saat Jawa Barat menjadi tuan rumah PON.

Ia menegaskan, besarnya investasi yang telah ditanamkan dalam pembangunan BIJB Kertajati harus diimbangi dengan upaya menjaga keberlangsungan operasional bandara tersebut.

“Sekarang BIJB Kertajati sudah berdiri, dan investasi yang dikeluarkan sangat besar. Bahkan perusahaan pengelola bandara masih memiliki kewajiban membayar cicilan dan bunga. Oleh karena itu harus ada solusi yang tepat bagi semua pihak,” pintanya.

Karena itu, DPRD Jabar mendorong agar reaktivasi Bandara Husein Sastranegara disertai strategi yang mampu menjaga eksistensi BIJB Kertajati. Pemerintah diharapkan menghadirkan solusi yang menguntungkan semua pihak sehingga masyarakat memperoleh kemudahan akses transportasi udara tanpa mengabaikan aset strategis milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Saat ini, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan utilisasi BIJB Kertajati. Selain melayani penerbangan haji yang dinilai telah memiliki kepastian, pemerintah juga mengembangkan penerbangan umrah, fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) bagi maskapai, serta membuka peluang kerja sama dengan sektor pertahanan.

0 Komentar