TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ada dua angka yang sama-sama besar di Kota Tasikmalaya. Yang satu membuat rakyat menghela napas. Yang satu lagi membuat birokrasi tersenyum.
Angka pertama adalah 10,84 persen. Itulah persentase penduduk miskin. Sebuah angka yang menempatkan Kota Tasikmalaya sebagai kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat dalam infografik yang ditampilkan JABAR STATS, dan berada di posisi kedua bila seluruh kabupaten/kota dibandingkan.
Angka kedua tidak masuk berita utama. Namanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Jabatan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya sekitar Rp43 juta setiap bulan.
Baca Juga:Kota Priiit… Priiit… Priiit!Bea Cukai dan BNN Gagalkan Penyelundupan 3,37 Ton Ganja Asal Thailand
Asisten Daerah, Inspektur, Staf Ahli, Kepala Bappelitbangda sekitar Rp26 juta. Kepala dinas sekitar Rp24 juta. Dua kelompok angka itu hidup dalam kota yang sama. Yang satu menggambarkan kehidupan rakyat. Yang satu menggambarkan kehidupan birokrasi.
Tidak ada yang salah dengan TPP. Undang-undang membolehkannya. Peraturan mengaturnya. Negara memang harus menghargai aparatur yang bekerja baik.
Masalahnya bukan di angka. Masalahnya ada pada cermin. Apakah angka TPP itu memantulkan angka keberhasilan? Atau justru memantulkan jurang yang semakin lebar antara ruang rapat dan ruang tamu rakyat?
Kota Tasikmalaya sesungguhnya bukan kota yang miskin cerita. Setiap pekan ada peresmian. Ada rapat koordinasi. Ada forum diskusi. Ada penandatanganan kerja sama. Ada kunjungan. Ada unggahan media sosial. Ada pidato penuh optimisme.
Kalau ukuran keberhasilan sebuah kota adalah banyaknya seremoni, mungkin Kota Tasik sudah menjadi kota paling maju. Sayangnya, Badan Pusat Statistik tidak menghitung jumlah gunting pita. BPS menghitung jumlah orang miskin. Dan angka itu tidak bisa diedit dengan filter media sosial.
Kemiskinan selalu bekerja diam-diam. Ia tidak memakai pengeras suara. Ia tidak memasang baliho. Ia tidak mengundang wartawan. Tetapi ia hadir di mana-mana.
Di kios yang omzetnya turun. Di pasar yang semakin lengang. Di bengkel yang pelanggan berkurang. Di rumah kontrakan yang menunggak.
Baca Juga:Kemendikdasmen Buka Seleksi PPG Calon Guru 2026, Pendaftaran hingga 25 JuliAndai Aku Jadi Wali Kota Tasikmalaya (Part 2)
Di anak muda yang membawa map lamaran kerja ke mana-mana, tetapi pulang dengan jawaban yang sama. “Nanti kami hubungi.”
Sementara itu birokrasi tetap berjalan. Rapat tetap berlangsung. Perjalanan dinas tetap ada. Laporan tetap dicetak. Presentasi tetap diputar. Semua tampak baik-baik saja. Kecuali kehidupan masyarakat.