Yang paling menarik sebenarnya bukan besarnya TPP. Melainkan filosofi di baliknya. TPP lahir untuk memberi penghargaan atas kinerja.
Bukan penghargaan atas lamanya duduk di kursi. Artinya sederhana. Kalau pelayanan semakin cepat, TPP layak. Kalau investasi meningkat, TPP layak. Kalau lapangan kerja bertambah, TPP layak. Kalau kemiskinan turun, TPP bahkan layak dinaikkan.
Tetapi ketika angka kemiskinan justru masih bertahan di papan atas Jawa Barat, publik tentu mempunyai hak bertanya.
Baca Juga:Kota Priiit… Priiit… Priiit!Bea Cukai dan BNN Gagalkan Penyelundupan 3,37 Ton Ganja Asal Thailand
Apa sebenarnya indikator keberhasilan yang sedang dipakai? Karena indikator rakyat sangat sederhana. Pagi bisa bekerja. Siang bisa makan. Malam bisa tidur tanpa memikirkan cicilan.
Ironi terbesar sebuah kota bukan ketika rakyatnya miskin. Melainkan ketika kemiskinan dianggap sekadar angka presentasi PowerPoint.
Padahal setiap satu persen itu mempunyai wajah. Ada ibu yang mengurangi lauk. Ada ayah yang menambah utang. Ada mahasiswa yang berhenti kuliah. Ada pedagang yang mulai menjual etalasenya.
Ada buruh yang dipulangkan lebih cepat. Kemiskinan tidak tinggal di spreadsheet.
Ia tinggal di rumah-rumah sempit yang tidak pernah dikunjungi setelah musim kampanye selesai.
Kota Tasikmalaya sebenarnya memiliki modal yang luar biasa. Kota santri. Kota perdagangan. Kota jasa. Kota pendidikan. Kota kreatif. Namun modal hanyalah modal.
Ia tidak otomatis menjadi kesejahteraan. Modal harus dikelola. Harus diterjemahkan menjadi investasi. Menjadi lapangan kerja. Menjadi pasar yang hidup. Menjadi kemudahan berusaha. Menjadi pelayanan publik yang cepat. Karena masyarakat tidak bisa membayar kebutuhan hidup dengan slogan “kota jasa”.
Baca Juga:Kemendikdasmen Buka Seleksi PPG Calon Guru 2026, Pendaftaran hingga 25 JuliAndai Aku Jadi Wali Kota Tasikmalaya (Part 2)
Di sinilah TPP menjadi simbol. Bukan simbol kemewahan. Melainkan simbol tanggung jawab. Semakin besar penghargaan yang diterima seorang pejabat, semakin besar pula ukuran keberhasilan yang harus ia buktikan.
TPP bukan sekadar tambahan penghasilan. Ia adalah kontrak moral. Kontrak bahwa setiap rupiah yang diterima harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik.
Dalam bentuk jalan yang mulus. Perizinan yang cepat. Investasi yang datang. Anak muda yang memperoleh pekerjaan. Dan angka kemiskinan yang terus turun.
Kalau semua itu terjadi, masyarakat tidak akan pernah mempermasalahkan berapa pun TPP pejabat. Yang dipersoalkan publik bukanlah besarnya angka. Melainkan kecilnya dampak.