TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Oleh-oleh paling murah dari berkeliling Kota Tasikmalaya ternyata bukan kuliner. Bukan pula foto di sudut kota.
Melainkan bunyi peluit. Priiit… Mundur sedikit. Priiit… Maju sedikit. Priiit…Belok kiri. Priiit… Belok kanan. Kalau sampai harus memutar arah, siap-siap mendengar konser peluit berikutnya.
Lucunya, peluit itu sering kali berujung pada satu kalimat yang sudah sangat akrab di telinga. “Parkirnya, Pak…” Entah berhenti lima menit. Entah hanya membeli air mineral. Entah sekadar mengambil pesanan. Rasanya semua sudut kota memiliki tarif emosinya sendiri.
Baca Juga:Bea Cukai dan BNN Gagalkan Penyelundupan 3,37 Ton Ganja Asal ThailandKemendikdasmen Buka Seleksi PPG Calon Guru 2026, Pendaftaran hingga 25 Juli
Yang paling menarik justru di depan minimarket. Di sana masih berdiri gagah papan bertuliskan “Parkir Gratis.” Tetapi beberapa meter dari papan itu, tangan lain sudah lebih dulu terbuka.
Bukan untuk bersalaman. Melainkan menunggu lembaran dua ribuan. Akhirnya tulisan “Parkir Gratis” hanya menjadi dekorasi. Yang gratis tinggal papan namanya.
Cobalah berhitung sederhana. Seorang pengguna mobil yang setiap hari beraktivitas bisa singgah empat hingga delapan titik. Kalikan saja dua ribu rupiah.
Seminggu, uang seratus ribu dengan pecahan Rp2.000 terasa menjadi “kartu akses” agar perjalanan tetap lancar. Pengendara motor mungkin sedikit lebih hemat.
Sekitar lima puluh ribu seminggu pun bisa habis hanya untuk ritual menyerahkan uang receh. Nominalnya memang kecil. Tetapi ekonomi keluarga tidak pernah dihitung dari satu lembar uang.
Ia dihitung dari kebiasaan yang terus berulang. Sedikit demi sedikit. Setiap hari. Setiap minggu. Setiap bulan. Setiap tahun. Yang kecil, jika dipaksa hadir terus-menerus, akhirnya menjadi besar.
Yang lebih membingungkan justru lokasi-lokasinya. Bukan hanya pusat keramaian. Gang menuju jalan raya pun kadang sudah ada “penjaganya”. Tanpa rompi. Tanpa identitas. Tanpa karcis.
Baca Juga:Andai Aku Jadi Wali Kota Tasikmalaya (Part 2)Kadis yang Tidak Suka Basa- Basi!
Tanpa kejelasan apakah itu resmi atau sekadar tradisi yang dibiarkan tumbuh menjadi sistem. Masyarakat akhirnya tidak lagi bertanya. Karena terlalu sering membayar.
Di sinilah publik mulai bertanya kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya di bawah kepemimpinan Viman Alfarizi Ramadhan dan Diky Chandra.