Pengusaha ikut bertanggung jawab menjaga halaman usahanya. Bila muncul parkir liar, mereka diminta menertibkan. Negara hadir, pengusaha hadir, masyarakat pun merasa dilindungi. Sederhana. Tetapi terasa.
Bandingkan dengan Kota Tasikmalaya. Tulisan “Parkir Gratis” sering hanya menjadi latar foto. Begitu kendaraan berhenti, peluit lebih cepat berbunyi daripada ucapan selamat datang.
Priiit… Dua ribu. Priiit… Dua ribu lagi. Yang dijaga bukan lagi kendaraan. Melainkan kebiasaan memungut. Aneh memang.
Baca Juga:Bea Cukai dan BNN Gagalkan Penyelundupan 3,37 Ton Ganja Asal ThailandKemendikdasmen Buka Seleksi PPG Calon Guru 2026, Pendaftaran hingga 25 Juli
Pemerintah begitu sigap memasang spanduk larangan membuang sampah sembarangan. Tetapi begitu lambat memastikan rakyat tidak membayar parkir sembarangan.
Padahal keluhannya bukan rahasia. Semua tahu. Semua merasakan. Hanya saja, entah mengapa, seolah tak ada yang benar-benar mau menyentuhnya.
Barangkali karena parkir liar sudah dianggap bagian dari pemandangan kota. Padahal, kota yang tertata bukan diukur dari banyaknya peluit yang berbunyi.
Melainkan dari keberanian pemerintah menertibkan yang selama ini dianggap biasa. Kota Tasikmalaya tidak membutuhkan lebih banyak tukang parkir.
Kota Tasikmalaya membutuhkan lebih banyak keberanian. Sebab kota yang membiarkan parkir liar tumbuh di setiap sudut, pelan-pelan sedang mengajari rakyat bahwa aturan hanyalah tulisan—sedangkan pungutan adalah kenyataan. (red)