Mengapa fenomena ini seperti tidak pernah menjadi agenda besar? Padahal keluhannya bukan baru kemarin. Sudah bertahun-tahun.
Mengapa DPRD seolah lebih sibuk menghitung angka di meja rapat daripada menghitung berapa uang receh yang setiap hari keluar dari kantong rakyat?
Lalu aparat penegak hukum? Apakah parkir liar memang sudah dianggap sebagai pemandangan kota yang terlalu biasa sehingga tidak lagi menarik perhatian?
Baca Juga:Bea Cukai dan BNN Gagalkan Penyelundupan 3,37 Ton Ganja Asal ThailandKemendikdasmen Buka Seleksi PPG Calon Guru 2026, Pendaftaran hingga 25 Juli
Atau justru semua memilih berdamai dengan kalimat paling sakti dalam birokrasi: “Maklum…” Disusul kalimat berikutnya: “Masyarakat diminta memahami.”
Memahami apa? Bahwa pungutan tanpa kepastian harus dimaklumi? Bahwa ketidakjelasan adalah budaya? Kalau begitu, mungkin yang perlu dipahami bukan masyarakat. Melainkan pemerintah yang harus mulai memahami masyarakat.
Seorang pengendara mobil, Ikbal Baequni, mengaku heran. Menurutnya, hampir setiap putaran jalan, setiap pusat aktivitas, hingga berbagai titik keramaian selalu ada biaya parkir yang harus dibayar.
“Seharusnya pemerintah, DPRD, dan aparat melakukan penataan yang jelas, transparan, serta memastikan mana parkir resmi dan mana yang bukan,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Husni Muslimin. Baginya, parkir liar sudah seperti menu harian warga Kota Tasikmalaya.
“Hampir setiap berhenti selalu diminta bayar. Seolah kota ini tidak memiliki pemerintah yang benar-benar serius membereskan persoalan tersebut,” katanya.
Barangkali Kota Tasikmalaya tidak kekurangan tukang parkir. Yang mulai dirasakan justru kekurangan penataan. Karena peluit seharusnya menjadi alat membantu pengendara.
Baca Juga:Andai Aku Jadi Wali Kota Tasikmalaya (Part 2)Kadis yang Tidak Suka Basa- Basi!
Bukan simbol bahwa setiap meter perjalanan selalu memiliki harga. Dan jika bunyi “priiit…” kini lebih sering terdengar daripada suara solusi dari ruang-ruang pemerintahan, maka yang sedang diparkir bukan hanya kendaraan. Tetapi juga keberanian untuk menata kota.
BELAJAR KE BANJARNEGARA
Kota Tasikmalaya mungkin tidak perlu studi banding yang jauh-jauh. Cukup menengok ke Banjarnegara.
Di sana, pemerintah justru meminta para pemilik minimarket, pertokoan, hingga pusat usaha benar-benar menjaga janjinya.
Kalau memasang tulisan “Parkir Gratis”, ya gratis. Tidak boleh ada tangan lain yang berdiri beberapa meter dari pintu sambil menunggu uang receh.