TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya memperketat pengelolaan arus kas (cash flow) di tengah kondisi fiskal yang belum sepenuhnya ideal.
Efisiensi anggaran pun diperkuat dengan menyisir ulang program-program yang belum berkontrak agar belanja daerah tetap berjalan sesuai skala prioritas.
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menerapkan pengawasan keuangan secara lebih disiplin.
Baca Juga:Kekosongan Kursi Kepala OPD di Kota Tasikmalaya Bertambah, Pengisian Tertahan MergerSertifikat Halal Jadi Alarm Baru bagi UMKM Tasikmalaya
Salah satunya melalui komunikasi harian antara bendahara OPD dengan bendahara di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Menurutnya, komunikasi tersebut menjadi instrumen penting agar kondisi keuangan daerah selalu terbarui dan setiap pengeluaran benar-benar mengacu pada kebutuhan yang paling mendesak.
“Setiap hari bendahara di BPKAD harus berkomunikasi dengan bendahara OPD. Jadi kita tahu mana yang menjadi prioritas dan mana yang harus dijalankan,” ujarnya kepada Radar, Senin (29/6/2026).
Viman menegaskan, peran bendahara tidak sebatas mencatat uang masuk dan keluar.
Lebih dari itu, bendahara harus mampu mengendalikan sirkulasi keuangan serta menentukan prioritas penggunaan anggaran.
“Kalau hanya keluar masuk uang, itu namanya kasir, bukan bendahara,” katanya menyindir.
Selain penguatan pengawasan belanja, Pemkot juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah.
Viman meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama dinas penghasil melakukan koordinasi rutin setiap pekan untuk memantau perkembangan penerimaan daerah.
Baca Juga:Dugaan Penyekapan di Cibeureum Kota Tasikmalaya Terbongkar, Korban Jadi Jaminan UtangKritik APEKSI Menguat, GMNU Singgung Prioritas APBD Kota Tasikmalaya
Saat ini, kata dia, realisasi pendapatan daerah masih berada di kisaran 40 persen, baik yang bersumber dari transfer pemerintah pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Koordinasi satu minggu sekali harus dilakukan supaya kita tahu kondisi pendapatan kita seperti apa dan langkah yang harus dilakukan,” ucapnya.
Menurut Viman, pengawasan terhadap pendapatan dan belanja tersebut menjadi alat kontrol agar kebijakan keuangan tetap berjalan secara ekonomis, realistis, dan mampu menjaga keberlangsungan program prioritas.
Ia memastikan program yang telah memiliki kontrak tidak akan terdampak kebijakan efisiensi.
Sebaliknya, kegiatan yang belum berkontrak akan dievaluasi kembali berdasarkan tingkat urgensinya.
“Yang sudah berkontrak aman. Yang belum berkontrak akan kita lihat lagi mana yang benar-benar prioritas supaya cash flow fiskal tahun ini bisa kita selesaikan,” tegasnya.