TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Rencana keberangkatan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan menuai kritik dari kalangan organisasi kepemudaan.
Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya yang juga Sekretaris Umum IKA PMII Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, menilai narasi pemerintah mengenai kondisi anggaran yang disebut sedang seret tidak sejalan dengan kebijakan mengalokasikan perjalanan dinas ke luar daerah.
Menurut dia, pemerintah selama ini berdalih melakukan skala prioritas karena keterbatasan anggaran.
Baca Juga:Longser Sunda Menunggu Panggung di Tasikmalaya, Bukan Sekadar Tepuk TanganAPEKSI Jadi Panggung Promosi, Pemerintah Kota Tasikmalaya Bidik Investasi
Namun, kebijakan mengirim delegasi ke Rakernas APEKSI justru dinilai menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam menentukan prioritas belanja daerah.
“Anggaran sekarat bukan berpihak pada rakyat tetapi kepada birokrat,” ujar Myftah, Senin (29/6/2026).
Ia menilai jika mengacu pada dokumen LKPJ dan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.
Myftah menyoroti masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp32 miliar lebih serta rendahnya realisasi belanja modal yang disebut baru mencapai 74,14 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan persoalan bukan semata kekurangan anggaran, melainkan arah kebijakan penggunaan anggaran.
Ia mengkritik sejumlah program yang dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat justru mengalami penundaan, mulai dari operasional RSU Dewi Sartika, kelanjutan pembangunan RSU Purbaratu, pembangunan ruang kelas baru, bantuan bagi pelaku UMKM hingga perbaikan Jalan Pasar Cikurubuk.
Di sisi lain, Myftah menilai belanja birokrasi masih mendominasi APBD, termasuk belanja pegawai dan belanja barang serta jasa yang di dalamnya terdapat anggaran perjalanan dinas dan berbagai kegiatan kedinasan.
Baca Juga:Aliansi PPPK Paruh Waktu Minta Pemkot Tasikmalaya Bijak Sebelum Membuka CPNSPAN Kota Tasikmalaya Bidik Delapan Kursi di Pileg 2029, Soliditas Jadi Kunci Utama
Menurut dia, apabila kondisi fiskal memang sedang sulit, maka belanja internal birokrasi semestinya menjadi pos pertama yang dikurangi.
Ia juga mempertanyakan manfaat konkret keikutsertaan Kota Tasikmalaya dalam Rakernas APEKSI apabila tidak menghasilkan investasi yang berdampak langsung terhadap pembukaan lapangan kerja maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jika perjalanan ke Medan ini tidak membawa kontrak investasi konkret yang mampu membuka lapangan kerja bagi warga Tasikmalaya, maka agenda tersebut tidak lebih dari sekadar plesiran legal yang mendzalimi hak-hak dasar rakyat,” tegasnya.