TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Capaian Pemerintah Kota Tasikmalaya yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya serta menurunkan jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi.
Namun, capaian administratif tersebut dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri.
Ketua Generasi Muda NU Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP dan menurunkan temuan BPK menunjukkan adanya peningkatan ketertiban perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan.
Baca Juga:Babak Penting Kasus Content Creator Kota Tasikmalaya, Jaksa Tuntut SL 1,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 20 JutaTemuan BPK Kota Tasikmalaya Menurun, Tata Kelola Makin Tertib
Meski demikian, menurut dia, indikator tersebut belum tentu mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Apresiasi patut diberikan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya,” ujar Myftah, yang juga menjabat Sekretaris Umum IKA PMII Kota Tasikmalaya, Kamis (25/6/2026).
“Namun di tengah euforia pencapaian di atas kertas ini, kita perlu tetap kritis. Apakah tata kelola yang semakin tertib sudah linier dengan peningkatan kualitas hidup warga?” sambungnya.
Dia menegaskan, opini WTP bukan jaminan pemerintah terbebas dari praktik korupsi ataupun telah berhasil menjalankan anggaran secara efektif dan efisien.
Sebab, WTP hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, bukan mengukur keberhasilan program maupun manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, sebuah anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif tanpa temuan, tetapi program yang dijalankan belum tentu tepat sasaran atau memberi dampak nyata.
Myftah juga mempertanyakan apakah penurunan temuan BPK benar-benar mencerminkan perbaikan tata kelola atau justru dipengaruhi sikap birokrasi yang terlalu berhati-hati dalam merealisasikan anggaran.
Baca Juga:Usulan 90 Formasi ASN Kota Tasikmalaya Dibayangi Masalah Anggaran, Nasib PPPK di Tangan Pemerintah PusatTrotoar Ambruk di Pasar Mambo Kota Tasikmalaya Sudah Setahun Dibiarkan Menganga
“Kalau program hanya dibuat main aman agar tidak menjadi temuan, memang potensi kesalahan administrasi bisa berkurang. Tapi pembangunan bisa ikut melambat dan masyarakat yang akhirnya menanggung dampaknya,” katanya.
Dia menilai tantangan yang dihadapi Kota Tasikmalaya masih cukup besar.
Mulai dari persoalan kemiskinan, pengangguran, pengelolaan sampah yang belum optimal, hingga kebutuhan perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik.
Karena itu, penurunan nominal temuan BPK dinilai tidak akan memiliki arti besar apabila pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat belum mengalami peningkatan yang signifikan.
Myftah mendukung sinergi pemerintah daerah dan DPRD dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.