TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tren yang semakin positif.
Jumlah temuan pemeriksaan menurun dibanding tahun sebelumnya, menjadi indikator membaiknya tata kelola keuangan daerah.
Capaian tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun 2025, Selasa (23/6/2026).
Baca Juga:Usulan 90 Formasi ASN Kota Tasikmalaya Dibayangi Masalah Anggaran, Nasib PPPK di Tangan Pemerintah PusatTrotoar Ambruk di Pasar Mambo Kota Tasikmalaya Sudah Setahun Dibiarkan Menganga
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramdhan mengatakan, penurunan jumlah temuan BPK mencerminkan meningkatnya kepatuhan organisasi perangkat daerah terhadap regulasi serta penguatan sistem pengelolaan keuangan.
Menurut dia, perbaikan tersebut menjadi bukti bahwa upaya pembenahan administrasi dan tata kelola mulai membuahkan hasil.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, kualitas pengelolaan keuangan daerah justru terus menunjukkan tren membaik.
“Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Kota Tasikmalaya juga kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas laporan keuangan.
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim menyampaikan bahwa secara nominal nilai temuan BPK pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga:RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya Kejar Kompetensi Saat Retribusi Terus TurunForum Leuwikeris Buka Fakta Eks HGU Wiriacakra di Cineam Tasikmalaya, Begini Katanya
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Ia menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kepatuhan terhadap aturan serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Meski demikian, DPRD mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Seluruh rekomendasi BPK tetap harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan berulang pada pemeriksaan berikutnya.
Sebab, opini baik akan lebih bermakna ketika diikuti penyelesaian rekomendasi secara tuntas.
Pemerintah Kota Tasikmalaya berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat sehingga percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK dapat berjalan optimal.
Langkah itu diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan tata kelola pemerintahan sekaligus pelayanan publik yang lebih berkualitas. (rezza rizaldi)