TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit, Pemerintah Kota Tasikmalaya didorong tidak hanya mengandalkan cara-cara konvensional untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu gagasan yang mencuat adalah pembentukan Jalan-Jalan Pintar (JJP) sebagai strategi jemput bola mencari peluang investasi, bantuan pemerintah, hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra mengatakan, kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah berpikir lebih kreatif dan berani keluar dari pola kerja yang biasa.
Baca Juga:Honor Pendamping Kelurahan Kota Tasikmalaya Tertahan karena DAU Specific Grant Belum Turun ke Kas DaerahDari Jakarta untuk Menepati Janji!
Menurut dia, sejumlah ikhtiar sudah mulai dilakukan para OPD, salah satunya memberikan penghargaan kepada pengelola destinasi wisata Hutan Bambu sebagai upaya mendorong sektor pariwisata berkembang tanpa membebani APBD.
“Kalau ini bisa berjalan baik ke depan tanpa menggunakan APBD, otomatis kita punya wisata yang bisa membantu PAD,” ujarnya kepada Radar, Senin (22/6/2026).
Selain optimalisasi PAD yang telah dilakukan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Diky menilai masih ada langkah yang belum dijalankan, yakni membentuk tim Jalan-Jalan Pintar (JJP).
Ia menjelaskan, JJP merupakan tim khusus yang bertugas mempromosikan kondisi Kota Tasikmalaya sekaligus menawarkan berbagai potensi investasi kepada kementerian, pemerintah provinsi, perusahaan, maupun pihak lain yang berpotensi memberikan dukungan pembangunan.
“JJP itu bisa ke kementerian, dinas provinsi, CSR dan pihak lainnya yang memungkinkan untuk bergotong royong membantu Kota Tasikmalaya,” terangnya.
Menurut Diky, pola komunikasi yang lebih aktif juga bisa membuka peluang memperoleh berbagai bentuk dukungan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia mencontohkan kemungkinan Pemkot Tasikmalaya mengajukan permohonan penangguhan sebagian beban pembiayaan yang kini menjadi tanggung jawab daerah akibat perubahan kebijakan bantuan BPJS Kesehatan.
Baca Juga:Safety Riding Antar Satlantas, Polres Tasikmalaya Kota Tembus Tiga Besar JabarDiduga Korsleting Listrik, Kamar Rumah di Tawang Kota Tasikmalaya Ludes Terbakar
“Mungkin dengan pola komunikasi yang baik masih memungkinkan dilakukan. Tapi ini hanya pendapat saya sebagai wakil wali kota,” ucapnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Hanafi menegaskan, keterbatasan ruang fiskal justru menjadi momentum untuk memperketat skala prioritas pembangunan.
Menurutnya, program yang dijalankan pemerintah harus benar-benar berpihak pada pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.
“Di tengah keterbatasan ruang fiskal saat ini, hikmahnya bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah benar-benar menetapkan skala prioritas terhadap program yang paling urgen, berpihak pada pelayanan publik, serta mendesak bagi kepentingan umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” tuturnya.