Hanafi menambahkan, Pemkot juga terus memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD berbasis digitalisasi layanan, efisiensi belanja daerah, serta memperluas kolaborasi dengan dunia usaha melalui program CSR.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi salah satu kunci agar pembangunan tetap berjalan meski kemampuan anggaran sedang tertekan.
“Anggaran yang terbatas bukan alasan pelayanan ikut menyusut. Justru menjadi pengingat agar setiap rupiah benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga:Honor Pendamping Kelurahan Kota Tasikmalaya Tertahan karena DAU Specific Grant Belum Turun ke Kas DaerahDari Jakarta untuk Menepati Janji!
Sebelumnya, DPRD Kota Tasikmalaya juga meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah out of the box menghadapi ancaman defisit APBD Perubahan 2026.
Wakil Ketua DPRD Heri Ahmadi menilai kondisi seretnya PAD saat ini merupakan ujian kepemimpinan kepala daerah yang tidak cukup dijawab dengan langkah-langkah normatif.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 17 Juni 2026, realisasi PAD Kota Tasikmalaya baru mencapai 33,52 persen dari target, sedangkan pendapatan daerah secara keseluruhan berada di angka 39,29 persen.
Rendahnya capaian tersebut menjadi alarm agar berbagai terobosan segera diwujudkan, sebab ketika kas daerah mulai sesak, kreativitas pemerintah tak boleh ikut kehabisan napas. (rezza rizaldi)