TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya mengakui kinerja keuangan APBD 2026 dalam 6 bulan ini belum berjalan sesuai proyeksi.
Kondisi tersebut menjadi dasar dimulainya komunikasi dengan DPRD untuk membahas potret fiskal daerah menjelang penyusunan APBD Perubahan 2026.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Hanafi mengatakan hingga pertengahan tahun ini terdapat sejumlah indikator pendapatan maupun belanja yang tidak sesuai dengan prediksi awal.
Baca Juga:Lapas Tasikmalaya Tegaskan Pembinaan Bukan Sekadar HukumanSR 41 Kota Tasikmalaya Jadi Penawar Putus Sekolah, Menteri PPA Ingatkan Pengasuh Jangan Lengah
Karena itu, pemerintah daerah tengah melakukan evaluasi terhadap realisasi enam bulan pertama sekaligus menyusun proyeksi enam bulan ke depan.
“Yang kita lakukan sekarang adalah menghitung prognosis. Bagaimana realisasi Januari sampai Juni dan bagaimana proyeksi sampai Desember. Memang ada beberapa kinerja pendapatan maupun belanja yang tidak sesuai dengan prediksi,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Meski demikian, Hanafi enggan menyebut kondisi tersebut sebagai rasionalisasi anggaran.
Menurut dia, pemerintah masih berada pada tahap komunikasi dan penyamaan persepsi dengan DPRD terkait hasil evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
“Saya tidak berani mengatakan rasionalisasi. Yang ada sekarang adalah komunikasi mengenai kondisi kinerja keuangan. Nanti hasil akhirnya seperti apa, itu akan dibahas bersama DPRD,” katanya.
Ia menjelaskan, evaluasi tersebut penting dilakukan karena pemerintah daerah dan DPRD sama-sama memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan anggaran.
Hasil prognosis nantinya akan menjadi bahan pembahasan dalam APBD Perubahan 2026.
Hanafi juga belum bersedia menyimpulkan apakah kondisi keuangan daerah saat ini tergolong aman atau tidak.
Menurutnya, yang pasti terdapat sejumlah capaian yang meleset dari target sehingga perlu segera disikapi agar tekanan terhadap APBD tidak semakin besar hingga akhir tahun.
Baca Juga:Disdikbud Tasikmalaya Percepat 7 Kebiasaan Anak Hebat di SMP, kenapa?Generasi Qurani Jadi Benteng di Era Digital, Diky Candra Motivasi Santri Madrasah Diniyyah
“Saya tidak mengatakan aman atau tidak aman. Yang jelas ada beberapa kondisi yang tidak sesuai prediksi dan itu harus menjadi catatan bersama agar bisa diminimalisasi pada perubahan APBD nanti,” ucapnya.
Ia memastikan hingga saat ini belum ada keputusan mengenai pemangkasan anggaran maupun skema pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 30 persen sebagaimana berkembang di masyarakat.
Seluruh opsi, kata dia, masih berupa konsep yang belum menjadi keputusan pemerintah.
“Belum ada keputusan seperti itu. Masih sebatas konsep dan prediksi. Kewenangan akhirnya ada pada pimpinan dan tentu akan dikomunikasikan dengan DPRD,” tegas Hanafi.