Di tengah tekanan fiskal tersebut, pemerintah memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tidak akan menjadi korban penyesuaian anggaran.
Prioritas pembiayaan tetap diarahkan pada sektor yang menyangkut kebutuhan publik.
“Pelayanan publik seperti persampahan, pemadam kebakaran, kesehatan, pendidikan, itu tetap berjalan. Anggaran untuk pelayanan dasar akan tetap menjadi prioritas karena tidak bisa ditawar,” tandasnya.
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tasikmalaya menyoroti terbitnya Surat Edaran Nomor 900.1.3/SE.928-BPKAD/2026 tentang pemblokiran sebagian anggaran APBD 2026.
Baca Juga:Lapas Tasikmalaya Tegaskan Pembinaan Bukan Sekadar HukumanSR 41 Kota Tasikmalaya Jadi Penawar Putus Sekolah, Menteri PPA Ingatkan Pengasuh Jangan Lengah
Banggar menilai kebijakan tersebut menjadi sinyal adanya tekanan terhadap likuiditas kas daerah.
Anggota Banggar DPRD Kota Tasikmalaya Denny Romdony meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan secara terbuka posisi kas daerah, penyebab tekanan fiskal, proyeksi pendapatan, hingga kemungkinan adanya penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan 2026.
Menurut Denny, APBD tidak boleh hanya terlihat sehat secara administrasi, tetapi harus benar-benar didukung kemampuan kas untuk membiayai seluruh program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. (rezza rizaldi)