TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 41 Kota Tasikmalaya diproyeksikan menjadi salah satu solusi pemerintah untuk membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini belum berkesempatan mengenyam bangku sekolah.
Namun, keberhasilan program itu dinilai tak cukup hanya dengan menyediakan gedung dan fasilitas, melainkan juga bergantung pada pola pengasuhan yang tepat.
Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Kota Tasikmalaya, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga:Disdikbud Tasikmalaya Percepat 7 Kebiasaan Anak Hebat di SMP, kenapa?Generasi Qurani Jadi Benteng di Era Digital, Diky Candra Motivasi Santri Madrasah Diniyyah
Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, Ketua TP PKK Kota Tasikmalaya Elvira Kamarrow Putri, serta jajaran pemerintah daerah.
Sebelum berdialog dengan para siswa dan guru, Menteri PPPA berkeliling meninjau ruang kelas hingga asrama yang menjadi tempat tinggal peserta didik.
Kunjungan ke Sekolah Rakyat menjadi salah satu rangkaian agenda kerja Menteri PPPA di Kota Tasikmalaya setelah meninjau Kebun Pangan Lokal Perempuan di Kampung Binaan PKK Cikalang dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Arifatul mengatakan, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk pemenuhan hak anak di bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab negara.
Program tersebut diharapkan mampu menjangkau anak-anak yang sebelumnya terkendala melanjutkan pendidikan formal.
“Alhamdulillah, ini salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah untuk memenuhi hak anak,” ujarnya kepada Radar.
“Pendidikan adalah hak anak yang wajib dipenuhi pemerintah. Karena itu, bagi anak-anak yang belum berkesempatan melanjutkan sekolah, pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat,” sambungnya.
Baca Juga:TPS SL Tobing Kota Tasikmalaya Sempat Jadi Titik Rawan Lagi, DLH Angkut 12 Ton Sampah saat Hari LiburBanggar DPRD Kota Tasikmalaya Desak TAPD Buka Penyebab Kas Daerah Seret hingga APBD Seperti Tertekan
Ia berharap para siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat dapat tumbuh menjadi generasi unggul yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
Meski demikian, Arifatul mengingatkan pengelola sekolah agar tidak terlena hanya karena fasilitas telah tersedia.
Menurutnya, tantangan sesungguhnya justru berada pada proses pengasuhan, mengingat para siswa berasal dari latar belakang sosial yang beragam.
“Anak-anak ini berasal dari berbagai latar belakang. Karena itu pengelola Sekolah Rakyat harus ekstra hati-hati dalam memberikan pendampingan dan pengasuhan,” katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PPPA telah berkolaborasi dengan Kementerian Sosial serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyusun pola pengasuhan yang tepat bagi peserta didik di Sekolah Rakyat.