Tetapi juga para kontraktor, penyedia jasa, UMKM mitra pemerintah hingga pekerja lapangan yang menggantungkan penghasilannya dari proyek-proyek daerah.
Jika pembayaran tertunda terlalu lama, efek dominonya bisa panjang. Kontraktor kesulitan likuiditas. Tagihan ke pemasok tertunda. Upah pekerja tersendat.
Perputaran ekonomi lokal ikut melambat. Yang terdampak bukan satu atau dua perusahaan. Tetapi satu ekosistem.
Baca Juga:Nostalgia di Kemang!Anak Muda Style, Jangan Kebanyakan Mengeluh!
Tentu belum ada yang bisa langsung menyimpulkan bahwa Pemkot Tasikmalaya akan bangkrut. Istilah bangkrut dalam pemerintahan tidak sesederhana perusahaan swasta.
Namun satu hal pasti. Ketika kas semakin tipis, kewajiban semakin besar, dan ruang fiskal semakin sempit, pemerintah harus segera mengambil langkah penyelamatan yang terukur dan transparan.
Masyarakat berhak tahu. DPRD berhak bertanya. Dan pemerintah wajib menjelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi?
Mengapa SIPD sampai berhenti? Berapa kondisi riil kas daerah hari ini?
Bagaimana strategi membayar utang kepada pihak ketiga? Kapan kegiatan pembangunan bisa kembali berjalan?Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban.
Bukan rumor. Sebab kepercayaan adalah modal terbesar sebuah pemerintahan. Uang bisa dicari. Pendapatan bisa ditingkatkan. Belanja bisa diefisienkan.
Tetapi ketika kepercayaan publik hilang, memperbaikinya jauh lebih mahal daripada menutup defisit anggaran. Kota Tasikmalaya kini sedang menunggu. Menunggu kepastian. Menunggu penjelasan.
Baca Juga:Meneladani Spirit Pengorbanan dan Kepedulian Sosial di Hari Raya Idul Adha 1447 HDua Sasana Taijiquan Resmi Berdiri di Kota Tasikmalaya
Dan menunggu apakah mesin pemerintahan ini akan kembali bergerak normal, atau justru memasuki tikungan fiskal yang lebih tajam.
Yang jelas, ketika hanya gaji dan TPP yang bisa berjalan, sementara program pembangunan berhenti, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Melainkan masa depan pelayanan kepada masyarakat. (red)