TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ada yang mulai terasa janggal di Bale Kota Tasikmalaya.
Wakil wali kotanya Diky Candra beberapa kali mengungkapkan kegelisahan. Kadang lewat pernyataan terbuka. Kadang ketika menghadapi masyarakat. Kali ini, soal Dadaha.
Kalimatnya keras. “Teu ngarti.”. Lalu disusul permintaan yang sebenarnya sederhana: kalau ada masalah, ajak ngobrol. Ngobrol yang benar. Sampai beres.
Baca Juga:Aktivis Bahas Proyek Geothermal Galunggung Tasikmalaya, Dampaknya Mengancam Ketersediaan AirBuronan Pelaku Kasus Kekerasan Maut di Tasikmalaya Diringkus Polisi di NTT
Saya justru tertarik pada kalimat itu. Sebab orang yang meminta diajak bicara biasanya bukan sedang meminta mikrofon. Ia sedang meminta ruang.
Ruang untuk mengetahui persoalan. Ruang untuk memberikan pendapat. Ruang agar tidak tiba-tiba harus berhadapan dengan masalah yang prosesnya tidak ia ketahui.
Apalagi kalau yang meminta adalah wakil wali kota. Bukan warga yang kebetulan datang ke kantor pemerintah. Wakil wali kota kok seperti tamu undangan?
Di Dadaha, Diky mengaku tidak mengetahui secara utuh proses penataan kawasan. Ia juga mengatakan tidak dilibatkan sejak awal.
Sementara itu, Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan menyatakan bahwa unsur-unsur di lingkungan pemerintah bergerak bersama dalam penataan tersebut. Perbedaan penjelasan ini membuat publik punya alasan untuk meminta kejelasan. (Radartasik.id, 8 Oktober 2026).
Saya tidak ingin buru-buru menyimpulkan siapa yang benar. Tetapi ada pertanyaan yang sulit dihindari.
Kalau wali kota mengatakan semua bergerak bersama, sementara wakil wali kota merasa tidak diajak bicara, di bagian mana kebersamaan itu tersendat?
Baca Juga:Parah dan Terus Berulang, TPS Liar di Jalan Lukmanul Hakim Kota Tasikmalaya Dipasangi PagarDewas yang Bikin Dewan Waswas!
Apakah masalahnya pada koordinasi? Apakah pembagian tugasnya belum terang? Atau komunikasi politik antara dua pemimpin itu memang membutuhkan perbaikan? Ini bukan tuduhan. Ini pekerjaan rumah.
Sebab kalau dua pemimpin tertinggi di daerah memberikan kesan yang berbeda tentang proses pemerintahan, masyarakat bisa bingung. Birokrasi pun bisa ikut kikuk.
Dalam birokrasi, ketidakjelasan komunikasi bisa menimbulkan persoalan yang lebih rumit daripada sekadar pejabat yang tersinggung.
Bayangkan seorang kepala dinas. Ia menerima arahan dari wali kota. Di saat yang sama, ia tahu wakil wali kota juga mempunyai fungsi dan tanggung jawab pemerintahan.
Lalu muncul persoalan yang berkaitan dengan bidang kerjanya. Ia harus berkoordinasi dengan siapa? Bagaimana jika ia mengambil keputusan, tetapi kemudian muncul pertanyaan mengapa wakil wali kota tidak diberi tahu?