Ada persoalan ekonomi daerah. Ada pelayanan publik. Ada pembangunan infrastruktur. Ada pendidikan. Ada kesehatan. Ada PAD yang harus diperkuat. Ada harapan warga yang tidak bisa terus-menerus menunggu.
Tiga setengah tahun cukup untuk memperbaiki hubungan kerja. Tetapi juga cukup untuk membuat ketidaknyamanan menjadi kebiasaan jika dibiarkan.
Karena itu, jangan sampai sisa masa jabatan dihabiskan untuk saling menebak perasaan. Wali kota sibuk dengan agendanya. Wakil wali kota sibuk menjelaskan kegelisahannya.
Baca Juga:Aktivis Bahas Proyek Geothermal Galunggung Tasikmalaya, Dampaknya Mengancam Ketersediaan AirBuronan Pelaku Kasus Kekerasan Maut di Tasikmalaya Diringkus Polisi di NTT
Pejabat sibuk membaca situasi. Partai sibuk menjaga posisi. Sementara masyarakat sibuk bertanya-tanya.
Padahal, rakyat tidak memilih pasangan kepala daerah untuk menyaksikan serial drama birokrasi yang episodenya terus bertambah. Rakyat memilih untuk mendapatkan pemerintahan yang bekerja.
Jangan tunggu sampai semua orang memilih diam Ada satu hal yang harus dipahami bersama.
Kritik terbuka dari seorang wakil wali kota tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh birokrasi bermasalah. Begitu pula penjelasan wali kota bahwa semua unsur bekerja bersama tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan tentang komunikasi internal.
Karena itu, yang dibutuhkan sekarang bukan saling membantah di depan publik. Yang dibutuhkan adalah klarifikasi, evaluasi, dan kesepakatan kerja.
Diky perlu mendapatkan kejelasan mengenai informasi dan tanggung jawab yang memang menjadi bagian dari tugasnya.
Viman perlu memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memahami pola koordinasi dan kewenangan masing-masing.
Baca Juga:Parah dan Terus Berulang, TPS Liar di Jalan Lukmanul Hakim Kota Tasikmalaya Dipasangi PagarDewas yang Bikin Dewan Waswas!
ASN perlu bekerja tanpa rasa takut yang tidak semestinya, tetapi tetap patuh pada aturan dan arahan yang sah. DPRD perlu menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional.
Partai koalisi dan para tokoh yang dahulu ikut menyatukan pasangan itu perlu menunjukkan tanggung jawab moralnya. Tidak ada yang harus kehilangan muka. Yang harus diselamatkan adalah cara kerja pemerintahan.
Jangan sampai yang kompak hanya saat kampanye. Saya membayangkan sebuah pertemuan sederhana. Tidak perlu di hotel mewah. Tidak perlu dihadiri terlalu banyak orang. Wali kota duduk. Wakil wali kota duduk. Sekda hadir untuk menjelaskan mekanisme birokrasi.
DPRD dan perwakilan partai koalisi menjadi jembatan jika memang diperlukan. Tidak ada podium. Tidak ada kamera yang sengaja diarahkan untuk mencari siapa paling tersenyum.