TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan ternyata tidak serta-merta membuat pekerja berhak menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026.
Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari status kepesertaan, besaran gaji, hingga kriteria penerima yang telah ditetapkan pemerintah.
Hal ini penting diketahui mengingat tingginya perhatian masyarakat terhadap program BSU 2026.
Baca Juga:Cairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Tak Perlu Calo, Begini Cara Mudah Klaim Lewat JMO dan Lapak AsikHonda Vario Drag Race Mixed Reality, Tantang Rekor Mick Doohan di Bekasi
Tidak sedikit pekerja yang mempertanyakan peluang mendapatkan bantuan tersebut, termasuk mengenai batas maksimal upah, periode kepesertaan, serta mekanisme penyalurannya.
Menanggapi hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tasikmalaya memberikan penjelasan mengenai persyaratan dan mekanisme pendataan calon penerima BSU.
Edukasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami ketentuan program sekaligus menghindari kesalahpahaman terkait penetapan penerima bantuan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022, BSU merupakan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria tertentu.
Pada 2026, pemerintah menetapkan besaran BSU sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima pekerja yang memenuhi persyaratan mencapai Rp 900.000 dan dibayarkan sekaligus.
Syarat Penerima BSU 2026
Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi pekerja agar dapat masuk dalam pendataan calon penerima BSU 2026.
Pertama, penerima merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Baca Juga:Anniversary ke-7 HAI Purwakarta Chapter, 200 Bikers dari Berbagai Daerah Perkuat Semangat PersaudaraanJalan Berkabut Saat Musim Hujan? Pengendara Motor Wajib Tahu 6 Tips Aman Ini
Kedua, pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
Artinya, status kepesertaan pada periode tersebut menjadi salah satu acuan dalam proses pendataan calon penerima bantuan.
Ketiga, pekerja memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3.500.000 per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Khusus pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3.500.000, batas maksimal upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak menetapkan UMK, acuan batas maksimal upah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
