Besaran upah yang digunakan dalam penentuan calon penerima BSU mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan perusahaan atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem kepesertaan.
Komponen upah tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Karena itu, perusahaan diimbau memastikan informasi upah yang dilaporkan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses pendataan calon penerima bantuan.
Baca Juga:Cairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Tak Perlu Calo, Begini Cara Mudah Klaim Lewat JMO dan Lapak AsikHonda Vario Drag Race Mixed Reality, Tantang Rekor Mick Doohan di Bekasi
Selain kriteria tersebut, pemerintah menetapkan bahwa BSU tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pemerintah juga memprioritaskan pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penentu Penerima BSU
Satu hal yang perlu dipahami masyarakat adalah status kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan tidak otomatis menjadikan pekerja sebagai penerima BSU.
Dalam program ini, BPJS Ketenagakerjaan bertugas menyediakan data kepesertaan pekerja sebagai sumber pendataan calon penerima bantuan.
Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap data tersebut sebelum menetapkan penerima BSU berdasarkan ketentuan pemerintah.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tasikmalaya, Dewi Manik Imannury, menjelaskan bahwa tingginya antusiasme masyarakat terhadap program BSU perlu diimbangi dengan pemahaman informasi yang benar.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui bahwa terdapat tahapan pendataan dan penetapan penerima yang melibatkan kewenangan masing-masing instansi.
Baca Juga:Anniversary ke-7 HAI Purwakarta Chapter, 200 Bikers dari Berbagai Daerah Perkuat Semangat PersaudaraanJalan Berkabut Saat Musim Hujan? Pengendara Motor Wajib Tahu 6 Tips Aman Ini
Dewi menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan hanya menyediakan data kepesertaan sebagai dasar pendataan calon penerima.
Sementara itu, kewenangan untuk melakukan verifikasi, validasi, hingga menetapkan pekerja yang berhak memperoleh bantuan berada di tangan Kementerian Ketenagakerjaan.
Ia juga mengingatkan perusahaan atau pemberi kerja agar memastikan data pekerja yang disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan, terutama NIK dan informasi upah, telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurut Dewi, akurasi data tersebut sangat penting agar informasi kepesertaan yang digunakan dalam proses pendataan calon penerima BSU dapat tersaji secara tepat.
Cara Mengecek Informasi BSU 2026 dan Waspada Penipuan
Bagi pekerja yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program BSU 2026, pemerintah menyediakan kanal resmi melalui situs Kementerian Ketenagakerjaan di alamat https://bsu.kemnaker.go.id.
