TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Persoalan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tasikmalaya kini kian mengkhawatirkan.
Dengan daya tampung ideal hanya 88 orang, lapas tersebut kini dihuni 431 warga binaan.
Artinya, jumlah penghuni sudah hampir lima kali lipat dari kapasitas yang tersedia.
Baca Juga:Kejari Kota Tasikmalaya Tetapkan Mantan Ketua HIMPAUDI Tersangka Korupsi Hibah Rp569 JutaTelkomsel Bagikan 151 Hadiah Mobil Listrik BYD dan Motor NMAX, Program Berlanjut hingga Februari 2027
Kondisi ini membuat pengelola harus memutar strategi untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Pemindahan warga binaan ke sejumlah lapas lain pun rutin dilakukan. Namun, langkah tersebut belum cukup untuk mengurai persoalan kepadatan yang terus berulang.
Kepala Lapas Kelas IIB Tasikmalaya, Ismet Sitorus, mengungkapkan, penambahan tahanan hampir terjadi setiap pekan.
Sementara pemindahan warga binaan dilakukan setiap bulan ke sejumlah daerah, seperti Cirebon, Ciamis, Banjar hingga Bandung.
“Setiap minggu pasti ada yang masuk. Kami hampir setiap bulan melakukan pemindahan. Namun, lapas-lapas tujuan juga kondisinya penuh,” ungkap Ismet kepada Radar, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, pemindahan bukan sekadar persoalan mengurangi jumlah penghuni. Aspek keamanan dan ketertiban tetap menjadi pertimbangan utama.
Selain itu, kata dia yang ditemui usai Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sekitar 98 persen warga binaan berasal dari Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.
Baca Juga:Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya Terus Didongkrak, Warga Diajak Terus Bergerak dari RumahMahasiswa Bisnis Pariwisata UMB Kaji Daya Dukung Alam di Kawah Galunggung
Karena itu, relokasi ke daerah yang terlalu jauh justru berpotensi menambah beban keluarga. Mereka harus mengeluarkan biaya dan waktu lebih besar untuk membesuk anggota keluarganya.
“Pemindahan bukan solusi utama. Kami berharap pemerintah daerah bisa menyediakan lahan untuk relokasi atau pembangunan lapas baru di wilayah Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya,” terangnya.
Ismet menjabarkan, kebutuhan lahan untuk pembangunan lapas baru minimal lima hektare. Fasilitas tersebut idealnya mampu menampung lebih dari 1.000 warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan melalui kegiatan pembinaan.
Terkait rencana relokasi, pihaknya mengaku sudah dua kali melakukan audiensi dengan Bupati Tasikmalaya.
Dalam komunikasi tersebut, muncul usulan lokasi di wilayah Cineam, tepatnya pada lahan berstatus hak guna usaha (HGU) yang masa berlakunya telah berakhir.
Lokasi tersebut dinilai memiliki lahan cukup luas dan berdekatan dengan fasilitas Brimob sehingga aspek keamanan juga dapat menjadi pertimbangan.
“Kami sudah menyampaikan permohonan secara lengkap sesuai permintaan pemerintah daerah. Tinggal bagaimana tindak lanjutnya,” bebernya.
