Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Tunggu Petunjuk Pusat

pppk penuh waktu
ilustrasi: ChatGPT
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kabar pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu menimbulkan keresahan di kalangan pegawai nonteknis. Sebab, beredar informasi bahwa pengalihan status tersebut hanya berlaku bagi tenaga teknis, sedangkan nasib tenaga nonteknis seperti tenaga administrasi, tenaga kesehatan, guru dan lainnya belum jelas.

Namun isu itu terbantahkan. Kebijakan pemerintah pusat justru mencakup seluruh profesi. Hanya saja, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dan masih menunggu kesiapan masing-masing instansi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama DPR RI telah menyepakati pengangkatan PPPK Paruh Waktu lintas profesi menjadi PPPK Penuh Waktu pada 6 November 2026. Kesepakatan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah rapat koordinasi finalisasi penataan ASN bersama pimpinan DPR RI.

Baca Juga:Asia Group Boyong Karyawan Liburan ke Trans Studio CibuburKisah Humanis Kurir Diangkat dalam Komik Pengantar Kebahagiaan

Dalam siaran pers Kementerian PANRB Nomor 378/HUMAS-MENPANRB/2026, cakupan pengalihan status meliputi dosen, pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya.

Pemerintah menyatakan pengangkatan akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Dengan demikian, tanggal tersebut menjadi awal pelaksanaan kebijakan, bukan berarti seluruh PPPK Paruh Waktu langsung berubah status pada waktu yang sama.

Kementerian PANRB juga menjelaskan, tahapan pengangkatan mempertimbangkan kesiapan regulasi, data, dan anggaran masing-masing instansi. Selama proses berlangsung, PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugasnya.

Kemampuan fiskal juga menjadi pertimbangan. Skema pembiayaan sedang dirumuskan Kementerian Keuangan bersama kementerian terkait dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara serta pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Selain pengalihan status, pemerintah memberikan kesempatan kepada PPPK Penuh Waktu lintas profesi untuk mengikuti seleksi CPNS pada 2027 sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara pemerintah daerah, hingga saat ini masih menunggu petunjuk resmi pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut. Hal itu diutarakan Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPIK) BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya Arief, yang mengaku belum menerima petunjuk teknis mengenai ketentuan, tata cara, maupun waktu pelaksanaan pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.

“Namun dari press rilis Kemenpan RB tanggal 6 November 2026 kemarin disebutkan bahwa perubahan PPPK PW menjadi PPPK lintas profesi seperti dosen, damkar, satpol pp , tenaga medis, tenaga administrasi akan dilaksanakan secara bertahap,” terang Arief.

0 Komentar