Nelayan Majingklak Kesulitan Solar, Polres Pangandaran Beri Kemudahan Rekomendasi

Solar bersubsidi nelayan Majingklak
Nelayan di wilayah Majingklak masih kesulitan mendapatkan solar subsidi untuk aktivitas mereka melaut. Namun kini, kesulitan itu mulai menemukan solusi setelah ada kebijakan dari kepolisian. (Deni Nurdiansah/radartasik.id)
0 Komentar

PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Nelayan di Dusun Majingklak, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk melaut. Kendala terutama dialami nelayan yang belum memiliki barcode sebagai syarat pembelian BBM bersubsidi. Mereka juga mengeluhkan prosedur dan persyaratan administrasi yang dinilai rumit.

Kepala Desa Pamotan, Andi Suwandi, mengatakan nelayan Majingklak selama ini harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pembelian solar di SPBU. Ketentuan dari berbagai instansi, mulai dari dinas terkait, Syahbandar hingga pemerintah desa, terkadang berubah-ubah.

“Yang dikeluhkan nelayan Majingklak yaitu terkait izin untuk pembelian BBM di SPBU. Kemudian ada aturan-aturan yang kadang-kadang izinnya berubah-ubah, mulai yang dikeluarkan dari dinas, Syahbandar dan kepala desa,” katanya Rabu (18/11/2026).

Baca Juga:Asia Group Boyong Karyawan Liburan ke Trans Studio CibuburKisah Humanis Kurir Diangkat dalam Komik Pengantar Kebahagiaan

Namun, kini nelayan mendapat kemudahan setelah Polres Pangandaran mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan mereka menggunakan rekomendasi kepala desa untuk membeli BBM perahu.

Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut program Kapolri melalui pendekatan Rempug Masyarakat. Program itu bertujuan menyerap persoalan yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi atas kebutuhan mereka.

“Kami bersama masyarakat rempug. Ini tindak lanjut dari program Kapolri yang salah satunya Rempug Masyarakat,” katanya.

Menurut Ikrar, Majingklak merupakan salah satu kawasan nelayan yang menghadapi kendala akses BBM. Selain harus melalui sejumlah prosedur, jarak untuk mendapatkan bahan bakar juga menjadi persoalan. Karena itu, Polres Pangandaran memberikan kemudahan melalui rekomendasi kepala desa untuk memastikan pembeli BBM benar-benar berprofesi sebagai nelayan.

Ia mengakui kebijakan tersebut berkaitan dengan penyederhanaan prosedur yang berlaku. Namun, persoalan masyarakat harus dilihat secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan nelayan.

“Memang ini melanggar hukum, tapi tidak serta-merta dilihat secara kacamata kuda. Yang jelas kami memberikan solusi yang berkaitan dengan aktivitas nelayan dengan memberikan rekomendasi dari kepala desa bahwa orang itu benar-benar nelayan,” ujarnya.

Meski memberikan kemudahan, Ikrar mengingatkan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Di sejumlah wilayah, ditemukan praktik penggunaan barcode nelayan oleh pihak yang tidak berhak. BBM yang dibeli kemudian dijual kembali ke tempat lain. Karena itu, pengawasan tetap diperlukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak.

0 Komentar