Pemkab Tasikmalaya Bakal Batasi Vape, Bupati Siapkan Edaran untuk Lingkungan Pemerintah

larangan vape di tasikmalaya
gambar ilustrasi: Chatgpt
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Fatwa haram penggunaan rokok elektrik atau vape yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai mendapat respons pemerintah daerah. Di Kabupaten Tasikmalaya, Bupati Cecep Nurul Yakin menyiapkan surat edaran untuk membatasi penggunaan vape di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Langkah tersebut muncul di tengah menguatnya dorongan pelarangan vape di tingkat nasional. Selain mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik, MUI juga meminta pemerintah bersama DPR menyusun regulasi yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.

Cecep mengatakan, surat edaran tersebut akan disiapkan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Terlebih, Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang mengatur pembatasan aktivitas merokok di sejumlah lingkungan.

Baca Juga:Kepatuhan Pajak Bakal Jadi Syarat Kenaikan Pangkat dan Golongan ASNBoncengan Lewati Tanjakan Curam, Ini 4 Tips Aman dari Honda

Kebijakan itu disampaikan Cecep menyusul terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan pada Jumat (6/11/2026). Pada waktu yang hampir bersamaan, Kapolri juga menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian agar tidak menggunakan rokok elektrik atau vape.

“Saya pasti akan mengikuti aturan itu, dan kita sudah ada Perda bebas rokok apalagi Vape,” ujarnya saat menghadiri upacara Hari Pahlawan di Lapangan Gebu, Kompleks Pemkab Tasikmalaya, Selasa (10/11/2026).

Cecep menyebut, sebenarnya bukan sensitif terhadap rokok. Ia menghormati yang biasa merokok, tapi harus ada ruang khusus yang berpotensi penyakit khususnya perokok pasif.

Menurutnya, persoalan vape bukan hanya berkaitan dengan kebiasaan konsumsi, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan dan kontribusi terhadap negara. Ia membandingkan produk rokok konvensional yang dikenai cukai dan pajak dengan vape yang menurutnya belum memberikan kontribusi fiskal setara.

“Kalau rokok jelas cukai ada, kalau Vape gak ada pajaknya. Makanya pajak tinggi untuk rokok, itu kan setiap tahun diarahkan pajaknya untuk aspek kesehatan atau subtitusi,” katanya.

Ia menilai, penerimaan negara dari cukai rokok memiliki peran dalam mendukung pembiayaan sektor kesehatan. Sementara itu, penggunaan vape dinilai belum diimbangi kontribusi yang sepadan terhadap pembiayaan penanganan dampak kesehatannya.

“Sedangkan untuk penggunaan Vape sampai sekarang aturannya tidak ada, bahkan Negara tidak mendapat subsidi dari penjualan vape,” ucapnya.

0 Komentar