Wakil Ketua MK Saldi Isra turut meminta DPR dan pemerintah memberikan data mengenai kontribusi penerimaan pajak dari industri vape. Menurutnya, data tersebut diperlukan untuk membandingkan manfaat ekonomi produk tersebut dengan risiko kesehatan yang ditimbulkan.
“Dan yang terakhir, tolong kami diberikan juga statistik kalau bisa DPR, terutama Pemerintah, kira-kira ini vape ini kontribusinya untuk pajak berapa sih kalau dibandingkan dengan rokok tradisional? Nah, karena ini kan harus diperhitungkan juga soal kontribusinya, besar atau tidak? Ya, kalau tidak besar kontribusinya kepada negara, lalu daya rusaknya banyak, untuk apa dipertahankan ini barang? Makanya kami tolong diberikan data sumbangsihnya terhadap penerimaan negara, vape ini,” ucap Saldi.
Perkembangan terbaru muncul dalam sidang lanjutan MK, Selasa (17/11/2026). Dalam persidangan perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026 tersebut, pemerintah menyampaikan keterangan terkait pengujian sejumlah pasal dalam UU Kesehatan yang mengatur rokok elektronik.
Baca Juga:Kepatuhan Pajak Bakal Jadi Syarat Kenaikan Pangkat dan Golongan ASNBoncengan Lewati Tanjakan Curam, Ini 4 Tips Aman dari Honda
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, pemerintah memandang perkembangan rokok elektrik di Indonesia sebagai persoalan dinamis yang membutuhkan perhatian dan evaluasi berkelanjutan. Pemerintah juga menyoroti penyalahgunaan perangkat vape sebagai media untuk memasukkan, menyamarkan, dan mengonsumsi narkotika, psikotropika, serta zat psikoaktif lainnya.
Pemerintah menyatakan perkembangan risiko tersebut dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan perubahan pendekatan dari pengendalian menuju pembatasan yang lebih ketat atau pelarangan secara menyeluruh.
Dalam persidangan itu, pemerintah juga menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. DPR kemudian menyetujui perubahan status RUU tersebut dari usul pemerintah menjadi usul inisiatif DPR.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada undang-undang baru yang secara khusus menetapkan pelarangan menyeluruh terhadap produksi, peredaran, dan penggunaan vape. Pengaturan rokok elektrik masih berada dalam kerangka pengendalian sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya.
MK selanjutnya menjadwalkan sidang lanjutan perkara tersebut pada Rabu (25/11/2026) dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah pihak terkait, di antaranya Asosiasi Ritel Vape Indonesia, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia, Perkumpulan Produsen Eliquid Indonesia, MUI, Polri, BNN, BPOM, serta kementerian terkait.
