PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhadap santri Nurul Bayan berbuntut. Tidak hanya desakan hukuman pemecatan terhadap Serda HCB, tetapi juga muncul desakan agar pemerintah memberantas peredaran minuman keras (miras). Kondisi oknum TNI yang sedang mabuk saat melakukan tindak kekerasan terhadap santri memperkuat alasan desakan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran kemudian menegaskan bahwa pemda tidak pernah memungut pajak dari usaha penjualan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (mihol). Hal ini diutarakan Kepala Bidang Pajak Daerah dan Lainnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pangandaran, Jumsa.
Dia mengatakan, pihaknya tidak melakukan pemungutan pajak dari penjualan miras karena tidak ada izin edar yang diterbitkan pemerintah daerah.
Baca Juga:Kepatuhan Pajak Bakal Jadi Syarat Kenaikan Pangkat dan Golongan ASNBoncengan Lewati Tanjakan Curam, Ini 4 Tips Aman dari Honda
“Karena, pemerintah daerah tidak memberikan surat izin edar produk tersebut. Jadi Bapenda Pangandaran tidak memungut pajak miras,” katanya, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan serupa sebelumnya disampaikan Citra saat aksi damai para santri beberapa hari lalu. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan izin peredaran miras. Citra juga mengajak para santri berkolaborasi dengan Pemkab Pangandaran dalam menangani persoalan peredaran minuman beralkohol. Ia meminta para santri tidak mengambil tindakan sendiri, tetapi bersama-sama mengawal penanganannya melalui langkah yang terkoordinasi.
Dukungan pemberantasan miras juga sempat diutarakan Kapolres Pangandaran, AKBP Ikrar Potawari, saat menghadapi unjuk rasa santri pekan lalu. Dalam kesempatan itu Ikrar menegaskan bahwa Polres Pangandaran mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Daerah (Perda) mengenai peredaran minuman beralkohol.
Ia menjamin penindakan terhadap peredaran miras akan dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu, termasuk apabila ditemukan oknum anggota kepolisian yang terlibat maupun membekingi praktik ilegal tersebut.
”Sebisa mungkin kami melakukan tindakan pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Pangandaran. Apabila ada anggota kami yang melindungi peredaran miras, saya langsung memproses pelanggaran kode etik maupun peraturan disiplin yang berlaku di kepolisian,” pungkasnya
PAJAK HIBURAN
Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Pangandaran masih jauh dari target. Jumsa mengatakan, hingga 15 November 2026, penerimaan pajak hiburan baru mencapai Rp1.361.900.000 atau 54,48 persen dari target Rp2,5 miliar sepanjang tahun ini.
