Kepatuhan Pajak Bakal Jadi Syarat Kenaikan Pangkat dan Golongan ASN

Syarat SKF untuk ASN
gambar ilustrasi:ChatGPT
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah daerah di Priangan Timur menunggu aturan resmi pemerintah pusat terkait rencana menjadikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) sebagai persyaratan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut akan mengaitkan kepatuhan perpajakan dengan proses kenaikan pangkat, golongan, hingga promosi jabatan.

Rencana yang digagas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu telah disepakati sejumlah kementerian dan akan dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB). ASN yang belum melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya terancam tidak bisa melanjutkan proses kenaikan pangkat maupun golongan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kebijakan tersebut akan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan ASN.

Baca Juga:Boncengan Lewati Tanjakan Curam, Ini 4 Tips Aman dari HondaBREAKING NEWS! Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI

“Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat, kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini sudah disepakati, nanti akan disampaikan, akan ada diluncurkan oleh menteri-menteri terkait, termasuk Pak Menteri Keuangan (Suahasil Nazara),” ujar Bimo kepada wartawan, Kamis (12/11/2026) pekan lalu.

Menanggapi rencana tersebut, sejumlah pemerintah daerah di Priangan Timur menyatakan masih menunggu ketentuan resmi sebelum menerapkannya dalam administrasi kepegawaian.

Kepala Bidang PPIK BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya Arief mengatakan, pihaknya belum menerima informasi resmi, baik melalui surat maupun pemberitahuan lainnya, mengenai penggunaan SKF sebagai persyaratan kenaikan pangkat atau promosi ASN.

“Untuk tanggapan resmi BKPSDM terkait rencana penerapan syarat SKF pada pengurusan kenaikan pangkat atau promosi ASN, kami belum bisa memberikan tanggapan,” kata Arief.

Meski demikian, seluruh PNS di Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki NPWP masing-masing. Pelaporan SPT juga sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap tahun melalui layanan DJP Online.

“Sehingga setiap tahun kami sudah terbiasa mengisi dan melaporkan SPT melalui DJP Online pada awal tahun sesuai ketentuan,” ungkap dia.

Arief menjelaskan, selama ini BKPSDM tidak mempersyaratkan bukti pajak dalam administrasi kepegawaian. Persyaratan kenaikan pangkat masih mengacu pada ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca Juga:Kota Tasik Masuk 20 Besar Kota Terbaik Indonesia, Viman: Jadi Motivasi dan EvaluasiKapolres Tasikmalaya Ingatkan Siswa MAN 1 Tasikmalaya Jauhi Bullying dan Kriminalitas

Jumlah ASN yang mengajukan kenaikan pangkat di Kabupaten Tasikmalaya mencapai sekitar 1.500 orang setiap tahun. Pada 2025, tercatat 1.457 ASN mengajukan kenaikan pangkat. Jumlah tersebut meningkat menjadi 1.540 orang pada 2026.

0 Komentar