“Ya, setelah ketentuan resmi diterbitkan, kami akan meminta seluruh kepala perangkat daerah membantu mensosialisasikan aturan dan memastikan ASN di unit kerjanya memahami serta memenuhi kewajiban perpajakannya,” jelasnya.
Pemkot Banjar juga akan memperkuat koordinasi dengan BKPSDM, perangkat daerah terkait, dan KPP Pratama. Koordinasi diperlukan agar ASN mendapat pendampingan mengenai kewajiban perpajakan, pemeriksaan status pajak, serta penyelesaian administrasi yang belum terpenuhi.
“Ya, koordinasi dengan KPP Pratama penting agar ASN memperoleh penjelasan langsung mengenai kewajiban perpajakan, cara memeriksa status, serta langkah yang perlu dilakukan bila ada data atau kewajiban yang belum terpenuhi,” pungkasnya.
Baca Juga:Boncengan Lewati Tanjakan Curam, Ini 4 Tips Aman dari HondaBREAKING NEWS! Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI
Kepala BKPSDM Kota Banjar Egi Ginajar menambahkan, pihaknya juga belum menerima surat edaran mengenai kebijakan tersebut. Jika sudah ada ketentuan resmi, BKPSDM akan menindaklanjutinya.
“Belum menjadi kepatuhan, ASN yang diusulkan naik pangkat sesuai usul dan jumlahnya tentatif (tidak menentu) setiap tahunnya,” katanya.
Egi mengakui, selama ini BKPSDM Kota Banjar hanya menerapkan persyaratan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), bukan SPT tahunan. Namun, pihaknya siap menjalankan kebijakan sesuai instruksi pemerintah pusat dan menyosialisasikannya kepada seluruh ASN.
Sebelumnya, Bimo Wijayanto menjelaskan, penerapan persyaratan SKF akan melibatkan empat hingga lima kementerian, termasuk Kementerian Keuangan. Namun, DJP belum mengumumkan jadwal peluncuran maupun mekanisme penerapannya. (dik/riz/nto)
