Kepatuhan Pajak Bakal Jadi Syarat Kenaikan Pangkat dan Golongan ASN

Syarat SKF untuk ASN
gambar ilustrasi:ChatGPT
0 Komentar

“Selanjutnya untuk ketentuan peryaratan kenaikan pangkat, kami akan mengikuti aturan/peryaratan yang terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini BKN,” tambah Arief.

Sikap serupa disampaikan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Sekretaris Daerah (Sekda) Ciamis Andang Firman Triyadi mengatakan, penggunaan SKF sebagai persyaratan pengembangan karier ASN harus memiliki landasan hukum yang sesuai dengan peraturan kepegawaian.

“Aturan pengembangan karier ASN harus ada SKF tidak bisa berdiri sendiri, sehingga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian ASN. Karena saat ini belum ada yang mengaturnya,” katanya kepada Radar, Senin (16/11/2026).

Baca Juga:Boncengan Lewati Tanjakan Curam, Ini 4 Tips Aman dari HondaBREAKING NEWS! Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI

Meski belum diterapkan, Pemkab Ciamis akan memperhatikan kebijakan tersebut apabila pemerintah pusat telah menetapkannya secara resmi.

“Kita pasti atensi ketika ada kebijakan pemerintah pusat untuk pengembangan kepegawaian harus ada SKF,” ujarnya.

Andang menambahkan, Pemkab Ciamis selama ini membiasakan ASN memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak, terutama bagi pejabat eselon III dan II.

“Kalau lapor dan bayar pajak pegawai ASN kita sudah dibiasakan, khusus bagi memiliki eselon III dan II,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Banjar menyatakan mendukung rencana penggunaan SKF sebagai persyaratan pengembangan karier ASN. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar H Soni Harison menilai kebijakan tersebut dapat mendorong integritas dan keteladanan ASN dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara.

“ASN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga perlu menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk peraturan perpajakan,” ucap Soni, Senin (16/11/2026).

Menurut dia, Pemkot Banjar mendukung tujuan kebijakan tersebut untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan membangun budaya tertib administrasi. Namun, pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan resmi pemerintah pusat dengan prosedur yang jelas dan dapat dipahami seluruh ASN.

Baca Juga:Kota Tasik Masuk 20 Besar Kota Terbaik Indonesia, Viman: Jadi Motivasi dan EvaluasiKapolres Tasikmalaya Ingatkan Siswa MAN 1 Tasikmalaya Jauhi Bullying dan Kriminalitas

“Pada prinsipnya kami siap menindaklanjuti setelah Surat Keputusan Bersama diterbitkan. Saat ini, informasi yang tersedia menyebutkan kebijakan tersebut masih disiapkan dan rincian penerapan maupun waktu peluncurannya belum diumumkan,” tegasnya.

Soni mengatakan, Pemkot Banjar akan mencermati aturan final, termasuk dokumen persyaratan, tahapan, dan mekanisme pengecualian. Setelah ketentuan diterbitkan, seluruh kepala perangkat daerah akan diminta menyosialisasikan aturan tersebut kepada ASN di lingkungan kerja masing-masing.

0 Komentar