Cecep juga menyoroti ketidakjelasan kandungan cairan vape yang beredar di masyarakat. Menurutnya, aspek tersebut perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan risiko kesehatan pengguna maupun orang di sekitarnya.
“Kalau Vape ga ada, negara ga dapat apa-apa, yang sakit tidak ada subsidi, sehingga saya justru mengkhawatirkan dari sisi kandungan dalam Vape itu apa, memang kalau di rokok di tulis kandungannya, tapi kalau Vape ga ada yang tahu,” bebernya.
Dengan adanya fatwa MUI tersebut, ia berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat. Upaya pencegahan, menurutnya, harus menjadi perhatian sebelum masyarakat menghadapi persoalan kesehatan yang membutuhkan biaya besar.
Baca Juga:Kepatuhan Pajak Bakal Jadi Syarat Kenaikan Pangkat dan Golongan ASNBoncengan Lewati Tanjakan Curam, Ini 4 Tips Aman dari Honda
“Saya berharap masyarakat makin peduli terhadap kesehatan, karena mahal setelah sakit. Jadi sekarang saya ingin mendorong Tasik budayanya harus iklim sehat, bahkan kalau bertemu bukan di cafe tapi di lapangan olahraga,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan segera menyusun surat edaran yang ditujukan kepada seluruh perangkat daerah dan disebarluaskan hingga lingkungan pemerintahan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Di tingkat nasional, dorongan untuk melarang vape juga mengemuka dalam persidangan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menyampaikan bahwa kebijakan terhadap rokok elektrik perlu diubah dari pengendalian menjadi pelarangan secara menyeluruh. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang MK pada Selasa (10/11/2026).
“Berdasarkan perkembangan tersebut, produksi, peredaran, dan penggunaan rokok elektronik telah secara nyata memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rokok konvensional sehingga pengaturan keduanya tidak dapat disamakan. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk mengubah pendekatan kebijakan terhadap rokok elektronik dari yang tadinya bersifat pengendalian menjadi pelarangan secara menyeluruh,” tutur Sudirta.
Dalam persidangan tersebut, DPR juga mengungkapkan hasil pengujian laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap 1.789 sampel cairan vape selama Januari 2025 hingga September 2026. Sebanyak 98 persen sampel yang diuji positif mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru. Sekitar 96,71 persen sampel terdeteksi mengandung etomidat, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran.
