Komisi I DPR RI Dorong Pembentukan Perda Larangan LGBT di Setiap Daerah

tolak LGBT
Anggota Komisi I DPR RI, H. Oleh Soleh.
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Anggota DPR RI Fraksi PKB, H Oleh Soleh mendukung langkah mahasiswa di Tasikmalaya yang mendesak Wali Kota dan DPRD Kota Tasikmalaya membuat peraturan larangan LGBT.

Hal itu ia sampaikan setelah menyimak pemberitaan mengenai aksi penolakan terhadap LGBT yang dilakukan PD KAMMI Tasikmalaya bersama peserta Youth Empowerment Changemaker Summit di Kota Tasikmalaya pada Minggu (15/11/2026).

Kegiatan itu diikuti langsung Ketua PD KAMMI Tasikmalaya. Para peserta bergantian menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara.

Baca Juga:Kepatuhan Pajak Bakal Jadi Syarat Kenaikan Pangkat dan Golongan ASNBoncengan Lewati Tanjakan Curam, Ini 4 Tips Aman dari Honda

Lewat deretan poster aksi yang dibentangkan, para pemuda menyuarakan seruan tegas mulai dari “Tasik Tolak LGBT”, “0% LGBT”, “Jaga Tasik dari LGBT”, hingga dorongan pengesahan Perda dan Perwali Anti LGBT di Kota Tasikmalaya.

“Saya mengapresiasi atas gerakan anak muda dan mahasiswa yang memiliki kegelisahan atas maraknya LGBT,” kata Oleh, saat menghubungi radartasik.id, Selasa (17/11/2026).

Oleh mendukung gerakan tersebut sebagai tanggung jawab moral anak bangsa sekaligus tanggung jawab atas kepastian keberlanjutan generasi penerus .

Berdasarkan data yang beredar, tercatat sebanyak 147 kasus baru HIV/AIDS sepanjang Januari hingga Oktober 2026 di Tasikmalaya. Dari jumlah tersebut, 80 persen merupakan laki-laki dan 20 persen perempuan.

Dalam laporan yang sama, kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL) disebut mendominasi temuan kasus tersebut, dengan mayoritas kasus ditemukan pada kelompok usia produktif.

Menurut Oleh, LGBT adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya terhadap masa depan bangsa dan merusak moral generasi penerus.

“Saya meminta kepada pemerintah daerah kota/kabupaten di Jawa Barat juga nasional untuk bisa fokus mengatasi ancaman yang sangat berbahaya dan nyata ini dengan mendorong adanya Perda,” dorong Oleh.

Baca Juga:BREAKING NEWS! Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RIKota Tasik Masuk 20 Besar Kota Terbaik Indonesia, Viman: Jadi Motivasi dan Evaluasi

Peraturan daerah (Perda) atas Larangan terhadap LGBT, kata Oleh, adalah sebuah upaya konstitusional untuk meminimalisir pertumbuhan LGBT yang tumbuh pesat di berbagai daerah.

Dia menerangkan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025–2029 yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter.

“Aturan tersebut tertuang dalam lampiran Perpres tersebut, penyebaran budaya LGBTQ dimasukkan ke dalam dimensi sosial budaya dan ideologi sebagai bagian dari ancaman nonmiliter terhadap ketahanan nasional dan kedaulatan bangsa,” tambah Oleh. (Diki Setiawan)

0 Komentar