Sementara itu, fatwa haram MUI menjadi salah satu landasan pertimbangan dalam dorongan perubahan kebijakan nasional. Namun, pelarangan vape secara menyeluruh masih membutuhkan proses hukum dan kebijakan melalui lembaga negara. (Diki Setiawan)
Pemkab Tasikmalaya Bakal Batasi Vape, Bupati Siapkan Edaran untuk Lingkungan Pemerintah
