TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID–Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mendaftarkan produk yang disuplai supaya memiliki sertifikasi halal. Kendati demikian, baru sebagian saja yang sudah mengantongi jaminan halal tersebut.
Hal ini sebagaimana Surat Edaran BGN Nomor 4 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa SPPG wajib mengantongi sertifikat halal baik untuk makanan yang disajikan serta peralatan yang digunakan. Tujuannya guna menunjang keamanan makanan yang akan dikonsumsi para penerima manfaat.
Kendati demikian, belum semua SPPG di Kota Tasikmalaya mengantongi sertifikat halal untuk makanan-makanan yang disajikan.
Baca Juga:SMK Bhakti Kencana Tasikmalaya Budayakan Perilaku Sehat untuk Mencetak Generasi BerprestasiPD KAMMI Kota Tasikmalaya Dorong Pembentukan Aturan Anti LGBT
Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Tasikmalaya, Gina Sofia menyebutkan bahwa pihaknya belum memiliki akses ke SPPG. Namun hasil pengecekan manual di sistem, diakuinya belum semua mengantongi sertifikat halal. “Data terakhir kami baru 26, tapi sekarang mungkin lebih banyak,” ujarnya yang diamini rekannya Eka Nur Syam kepada Radar, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan hasil pengecekan manual Radar di website BPJPH, sampai Selasa 17 November 2026 tercatat sudah ada 73 SPPG yang mengantongi sertifikat halal. Meski cukup banyak, jumlah tersebut baru sekitar 50-60% dari jumlah SPPG di Kota Tasikmalaya yang mencapai 121-141 unit.
Di tengah kondisi tersebut, muncul isu soal adanya sertifikat halal bodong di sebagian SPPG. Mengenai hal tersebut, pihaknya belum mendapat informasi atau laporan.
Ada pun aduan yang dia dapat yakni soal adanya SPPG yang meminta bantuan pendamping untuk memproses sertifikat halal, namun belum ada perkembangannya. Hal ini pun masih dia telusuri dan dikomunikasikan dengan Balai BPJPH Jawa Barat. “Kami juga masih mengumpulkan data-datanya,” terangnya.
Ditanya soal mekanisme pengurusan sertifikat halal, dijelaskannya bahwa hal itu bisa diajukan langsung oleh masing-masing SPPG melalui website resmi. Adapun bantuan pendampingan, ada 2 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang resmi di Kota Tasikmalaya. “Satu di Unsil dan satu lagi LPPOM yang buka di MPP (Mall Pelayanan Publik),” ungkapnya.
Terkait biaya yang harus disiapkan serta waktu yang diperlukan, Gina menyebut bahwa hal itu variatif menyesuaikan kondisi SPPG. Dari mulai kesiapan administrasi serta jaminan halal yang sudah dikantongi penyedia bahan baku. “Jadi bisa berbeda-beda, tergantung kondisinya,” ucapnya.
