Pengurusan sertifikat halal sendiri bukan secara umum untuk lembaga, melainkan produk-produk makanan serta perlengkapan yang digunakan di SPPG tersebut. Sehingga yang dinyatakan halal pada dasarnya produk yang digunakan atau dibuat di unit tersebut.
Mengenai dinamika kewajiban sertifikat halal ini, Radar sempat menghubungi koordinator SPPG di Kota Tasikmalaya, Irfan Kusnandi. Kendati demikian, yang bersangkutan belum memberikan respons hingga Selasa malam (17/11/2026).(Rangga Jatnika)
