Kejari Kota Tasikmalaya Tetapkan Mantan Ketua HIMPAUDI Tersangka Korupsi Hibah Rp569 Juta

Kasus korupsi dana hibah HIMPAUDI Kota Tasikmalaya
Tersangka Kasus korupsi dana hibah HIMPAUDI Kota Tasikmalaya, RM, memakai rompi merah mudah digiring petugas Kejari menuju kendaraan yang membawanya ke Lapas Kelas IIB Tasikmalaya, Selasa (17/11/2026). istimewa
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tasikmalaya menetapkan RM, mantan Ketua HIMPAUDI Kota Tasikmalaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2018.

Perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp569.340.000.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tasikmalaya Erny Veronica Maramba, S.H., M.Hum melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Nopridiansya, S.H., M.H membenarkan penetapan tersangka tersebut.

“Ya benar kemarin (Selasa 17/11/2026 penahanan mantan ketua HIMPAUDI, Red). Tersangka kini menjalani penahanan selama 20 hari di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya,” ujarnya kepada Radar, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga:Telkomsel Bagikan 151 Hadiah Mobil Listrik BYD dan Motor NMAX, Program Berlanjut hingga Februari 2027Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya Terus Didongkrak, Warga Diajak Terus Bergerak dari Rumah

Dalam perkara ini, RM diduga mengajukan proposal bantuan hibah HIMPAUDI Kota Tasikmalaya sebesar Rp780 juta kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pengajuan itu kemudian disetujui melalui keputusan wali kota dengan nilai awal Rp580 juta, sebelum diubah menjadi Rp760 juta.

Dana hibah dicairkan dalam dua tahap melalui rekening HIMPAUDI Kota Tasikmalaya di Bank bjb.

Pencairan pertama pada 26 April 2018 sebesar Rp300 juta, sedangkan pencairan kedua pada 26 Desember 2018 sebesar Rp461 juta.

Dalam proses pencairan, tersangka diduga mengajak saksi mantan bendahara HIMPAUDI berinisial AEN untuk menarik dana secara tunai.

Namun, kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah tidak dipenuhi sesuai ketentuan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Penyidik juga menemukan dugaan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dalam proposal pengajuan.

Baca Juga:Mahasiswa Bisnis Pariwisata UMB Kaji Daya Dukung Alam di Kawah GalunggungBTPN Syariah Berangkatkan 383 Jamaah Umroh 1 Pesawat! Apresiasi Nasabah yang Bertumbuh dan Menginspirasi

Di antaranya, dana yang seharusnya digunakan untuk membeli tanah diduga tidak direalisasikan sesuai peruntukannya.

Selain itu, tersangka diduga memalsukan nota pembelian peralatan dan perlengkapan HIMPAUDI.

Sejumlah vendor disebut membantah menerbitkan bukti pembayaran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.

Dugaan penyimpangan lainnya berupa pemalsuan tanda tangan bendahara pada kuitansi dan daftar penerimaan transportasi narasumber kegiatan.

Dokumentasi kegiatan dalam LPJ juga diduga menggunakan foto kegiatan HIMPAUDI tahun 2015.

Penyidik turut menemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran insentif kesejahteraan tutor atau guru PAUD.

Modusnya meliputi penerima ganda, penerima yang bukan tutor atau guru, lembaga yang tidak terdaftar di Dapodik, hingga penerima yang tercantum dalam LPJ tetapi tidak menerima insentif.

0 Komentar